Kupang, detakpasifik.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berupaya memperluas areal tanam program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS). Untuk tahun 2022, perluasan lahan TJPS ditargetkan mencapi 60 ribu ha.
Akselerasi pertanian NTT melalui program unggulan TJPS tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga memiliki nilai dagang dalam negeri dan untuk menjawab kebutuhan jagung nasional. Karena itu, pemerintah berharap semua eleman bekerja sama mendorong produktivitas jagung di NTT melalui program TJPS.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT, Lecky Frederich Koli kepada Pasifik saat ditemui di kantornya pekan lalu, Kamis (7/10/2021).
“Petani terdorong untuk terus menambah lahan tanamnya di musim kemarau. Dan kita akan terus berusaha supaya memaksimalkan musim tanam II atau (musim) kemarau untuk lebih banyak lahan-lahan yang kita kerjakan untuk menjawab kebutuhan jagung nasional,” katanya.
Menurut Lecky, sejak digulirkan awal 2019 hingga kini, TJPS telah memberi dampak terhadap kultur tanam petani yang hanya terbiasa menanam pada musim hujan, melalui TJPS, petani juga berhasil menanam di musim kering.
Luas areal tanam petani pun terus menunjukkan peningkatan dengan indikator luas areal tanam di musim kering yang meningkat secara tajam. Pada musim tanam II atau musim kemarau pada tahun 2020 luas areal tanam TJPS 1.200 ha meningkat menjadi 4.000 ha pada periode tanam yang sama di tahun 2021.
“Jadi (peningkatan) 1.200 menuju 4.000 ha itu satu indikasi bahwa telah terjadi peningkatan dan perubahan pada pola kerja partisipasi atau produksi tanam petani ada peningkatan di musim kemarau,” ujarnya.
Menurut Lecky, kultur tanam petani telah berubah dari skala kecil menjadi skala usaha. “Sebelumnya hanya (tanam) 20 sampai 30 are, dia bisa tanam 100 bahkan bisa sampai 150 are. Jadi 0,2-0,3 ha awal mereka bisa kerja dan begitu ikut TJPS langsung bisa 1 ha,” katanya.
Kondisi ini menunjukkan sektor pertanian NTT akan semakin kuat dan akseleratif dapat menopang kesejahteraan rakyat, mewujudkan NTT Bangkit-Sejahtera. Karena itu, produksi pertanian melalui program TJPS mesti terus ditingkatkan.
Untuk bisa menjamin kesinambungan usaha program TJPS, pemerintah provinsi juga membangun kerja sama dengan berbagai pihak, seperti TNI, lembaga perguruan tinggi dan lembaga keagamaan.
Lecky mengungkapkan, membangun komunikasi dengan Kementerian Pertanian juga intens dilakukan untuk mengintegrasikan program pemerintah pusat dengan program daerah.
“Terlebih khusus programTJPS ini kita mau kolaborasi supaya nanti bantuan-bantuan benih, pupuk bisa datang dari pusat, sedangkan kita di sini tinggal melengkapi yang kurang termasuk fungsi pendampingannya itu bisa datang dari APBD, karena kita anggaran ini terbatas, kita mau melayani masyarakat yang begitu antusias terhadap (program) TJPS, karenanya kita mesti mencari peluang-peluang baru,” katanya.
Di tahun 2022, pemerintah menargetkan luas areal tanam program TJPS menjadi 60 ribu hektar. Target itu dipertimbangkan dengan peluang skema pembiayaan oleh lembaga jasa keuangan.
Menurut Lecky, Pemerintah NTT telah bersinergi dengan Bank Indonesia, Bank NTT dan OJK untuk melakukan mobilisasi lembaga-lembaga jasa keuangan yang ada di NTT agar ikut terlibat di dalam pendanaan TJPS.
“Kita rencanakan itu menanam 60 ribu ha di tahun 2022 dengan pembiayaan dari lembaga keuangan (perbankan) untuk menyediakan mesin-mesin membuka lahan, mesin untuk menanam, mesin untuk panen, juga sarana produksinya,” kata Lecky.
Lecky pun berharap, lembaga jasa keuangan di NTT seperti bank tidak ragu untuk memberikan pinjaman kepada petani, dan sebaliknya petani diminta untuk membangun hubungan dengan perbankan.
“Nah karena itu, kita juga menghimbau kepada petani untuk bersedia dan mau berhubungan dengan bank, kerena TJPS ini satu ekosistem yang kita bangun dari hulu sampai hilir, (mulai) menanam, panen sampai kepada yang membeli. Dan itu kepastian harganya terjamin, jadi jangan ragu-ragu,” katanya.
Pengelolaan 60 ribu ha itu membutuhkan setidaknya anggaran sampai 500 miliar, dan skema yang dapat dilakukan bank untuk membantu para petani adalah melalui KUR.
Pemerintah, kata Lecky, telah menyiapkan skema asuransi untuk petani. “Misalnya patani mengalami gagal panen, asuransi bisa menghendel sehingga tidak ada masalah dan tunggakan pinjaman. Karena semua dihendel, kita tutup semua lubang-lubang yang bisa menimbulkan risiko,” ungkapnya.
Sebagai informasi, lokasi gerakan TJPS pada musim tanam I (Oktober-Maret) 2019/2020 meliputi 70 desa, 18 kecamatan yang tersebar di 7 kabupaten dan melibatkan sebanyak 22.311 KK tani. Dengan nilai total produksi 9,538.90 X Rp3.200 = Rp30.524.480.000 dan nilai penjualan 759.09 X Rp3.200 = Rp2.429.088.000.
Pada musim tanam II (April-September) 2020, gerakan TJPS meliputi 529 kelompok tani (7.998) KK), 197 desa, 83 kecamatan yang tersebar di 16 kabupaten dengan rata-rata produktivitas 2,66 ton, nilai total produksi 2.258.185 X Rp3.200 = Rp7.226.192.000, nilai penjualan jagung ke pasar lokal 1.580.730 X Rp3.200 = 5.058.334.400.
Untuk tahun anggaran 2020 musim tanam I (Oktober-Maret) 2020/2021 lokasi gerakan TJPS meliputi 755 kelompok tani (8.282 KK), 286 desa, 90 kecamatan yang tersebar di 16 kabupaten dengan rata-rata produktivitas 2,97 ton, nilai total produksi 16.819.825 X 3.200 = 53.823.760.000, nilai penjual jagung oleh oftaker yang ditunjuk 5.084.256 X 3.200 = 16.269.619.200 dan nilai penjualan jagung ke pasar lokal 6.751.222 X Rp3.200 = Rp21.603.910.400.
Sementara, untuk rencana dan realisasi tanam gerakan TJPS musim tanam II (April-September) tahun 2021 meliputi 13 kabupaten. Lahan tanam terverifikasi 4,828.5 ha dengan realisasi tanam 4,082.00 ha atau 84.54%, gagal tanam 746.50 ha atau 15.46%. Keadaan ini sampai dengan 31 Agustus 2021. (JP)
