Labuan Bajo, detak-pasifik.com- Sejumlah warga Kabupaten Manggarai Barat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat pada Kamis siang, (12/12/2024). Aksi ini bertujuan mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat, Ferdiano Sutarto Parman, selama proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat.
Dalam orasinya, Try Dedy, salah satu juru bicara aliansi tersebut, menegaskan bahwa demokrasi di Manggarai Barat telah terancam mati.
“Pemilu yang lalu sarat dengan kecurangan, dan salah satu pelakunya adalah Ketua KPU, Ferdiano Sutarto Parman,” ujar Dedy. Ia merujuk pada dugaan bahwa Parman terlibat dalam pencoblosan ilegal di dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berbeda, yakni TPS 002 di Desa Batu Cermin dan TPS 001 di Desa Munting. Dugaan ini semakin memperburuk citra independensi dan kredibilitas KPU di mata masyarakat.
Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi mendesak DKPP untuk segera melakukan investigasi menyeluruh atas dugaan pelanggaran tersebut dan meminta agar Ferdiano Sutarto Parman dicopot dari jabatannya sebagai Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat. Selain itu, mereka juga menyatakan dukungannya terhadap upaya Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan sengketa hasil Pemilukada Kabupaten Manggarai Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebagai bentuk protes, para demonstran turut membawa sebuah keranda yang mereka simbolkan sebagai “matinya demokrasi” di Kabupaten Manggarai Barat akibat pelanggaran yang diduga dilakukan dalam proses pemilu tersebut. Dalam aksi itu, aliansi juga mengadakan ritual adat “Keti Manuk Miteng” yang dipimpin oleh para tokoh adat setempat, yang bertujuan untuk memberi peringatan kepada penyelenggara pemilu mengenai pentingnya menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.
Namun, meskipun para demonstran berharap agar Ketua KPU dapat memberikan klarifikasi terkait dugaan pelanggaran ini, Ferdiano Sutarto Parman tidak memberikan respons. Dalam situasi yang semakin memanas, Parman akhirnya memilih meninggalkan lokasi aksi, membuat kericuhan kecil di antara massa yang terus mendesak agar klarifikasi segera diberikan.
Aksi ini menambah daftar tuntutan warga terhadap integritas penyelenggara pemilu di daerah tersebut, dan menjadi sorotan publik mengenai transparansi serta keadilan dalam proses pemilu di Manggarai Barat. Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi bertekad untuk terus mengawal proses hukum dan memastikan bahwa demokrasi di Kabupaten Manggarai Barat dapat berjalan dengan adil dan bebas dari kecurangan.*** (Vens Darung)
