Pertemuan tersebut membahas pasokan dan harga terjangkau bagi masyarakat serta strategi menjaga aksesibilitas pangan bagi masyarakat sehingga tidak terjadi penurunan daya beli masyarakat yang berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat.
Catatan Pius Rengka
Ancaman krisis ekonomi dunia kian menyata. Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat memperkirakan 80 negara di dunia telah mengambil langkah pengetatan internal. Bahkan diperkirakan 350 juta penduduk dunia kini telah dililit derita kemiskinan.
Akibatnya, negara-negara terlanda krisis ekonomi itu mengambil kebijakan sementara tanpa batas waktu pasti, yaitu tidak melakukan ekspor pangan. Hal ini tentu saja berisiko bagi semua pihak karena kondisi ekonomi global kian ditekan krisis hubungan Rusia dan Ukraina. Belum dipastikan kapan perang Rusia dan Ukraina, berakhir.
Viktor Laiskodat menambahkan, krisis inflasi yang melanda dunia belakangan ini berdampak langsung terhadap situasi ekonomi Indonesia.
Penegasan itu dikemukakan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat dalam High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Bersama Pulau Sumba, di rumah Budaya Weetebula, Jumat, 21 Oktober silam.
Krisis tersebut, diakui telah terasa hingga ke pelosok kabupaten. Dipicu inflasi mendorong kian masifnya pembangunan pertanian di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Provinsi NTT, ujar Bupati SBD, dr Kornelius Kodi Mete, pada kesempatan yang sama.
Baca juga: Gempuran Program TJPS di Sumba Barat Daya Kian Meluas
Pernyataan itu dikemukakan Bupati Sumba Barat Daya, dr Kornelius Kodi Mete, dalam sambutannya di Weetebula, 21 Oktober 2022, saat High Level Meeting tim pengendali inflasi daerah bersama Gubernur NTT, Viktor Laiskodat, Plt Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Agus Sistyo Widjajati, yang dihadiri seluruh bupati sedaratan Sumba.
Hadir 3.500 peserta pertemuan antara lain unsur Pemda Pulau Sumba, para camat, kepala desa, kelompok tani dan peternak serta unsur privat sektor.
Tampak hadir di antaranya, Om Ming, salah satu pengusaha terkuat di Pulau Sumba. Om Ming juga terlibat aktif membuka lahan pertanian untuk tanam jagung dan aneka jenis hortikultura, selain pekerjaan pokoknya menjadi kontraktor infrastruktur jalan raya.
Bupati SBD, dr Kornelius menyebutkan, seiring kenaikan BBM, awal September 2022, yang berdampak pada kenaikan harga bahan pokok barang lainnya, memicu inflasi. Maka Pemerintah SBD segera melakukan langkah antisipatif pengendalian inflasi di daerah.
Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Edaran No. 500/4825/SJ 19 Agustus 2022 tentang penggunaan belanja tidak terduga dalam rangka pengendalian inflasi di daerah. Surat edaran tersebut mengatur kewenangan pemerintah daerah untuk menggunakan belanja tidak terduga dalam mengatasi inflasi yang terjadi di masing-masing daerah.
Hal itu dilakukan dengan cara menjaga daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan, ketersediaan bahan pangan serta bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan terkena dampak inflasi.
Pemerintah melalui Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.07/2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun anggaran 2022. Peraturan tersebut sebagai acuan bagi pemerintah daerah untuk mendukung program penanganan dampak inflasi, di mana sumber dana yang dapat digunakan berasal dari Dana Transfer Umum, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum (DAU).
Belanja wajib yang dimaksud digunakan antara lain, untuk pemberian bantuan sosial, termasuk kepada ojek, usaha mikro kecil dan menengah, dan nelayan, penciptaan lapangan kerja dan atau pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.
Bukan daerah inflasi
Merujuk pada dua dokumen resmi pemerintah pusat di atas itu, Kabupaten SBD memastikan diri tidak termasuk daerah kategorisasi inflasi di NTT. Referensi tingkat inflasi mengacu pada Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.
Secara umum, Provinsi NTT mengalami deflasi 0,93 persen dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 109,92 pada Agustus 2022. Adapun beberapa kabupaten/kota seperti, Kota Kupang mengalami deflasi sebesar 0,86 persen, Maumere, Sikka, deflasi 1,00 persen, dan Kota Waingapu, Sumba Timur deflasi sebesar 1,47 persen pada Agustus 2022.
Pemicu yang menyebabkan Waingapu mengalami deflasi 1,47 persen dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 109,62 adalah terjadinya penurunan indeks harga pada tiga dari sebelas kelompok pengeluaran.
Ketiga kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks harga terbesar itu adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,75 persen. Kemudian, diikuti kelompok kesehatan sebesar 0,49 persen.
Selain menjadi pemicu, tiga kelompok pengeluaran tersebut juga memberikan andil terbesar dalam pembentukan deflasi Kota Waingapu sebesar 1,63 persen pada Agustus 2022.
Sejumlah komoditas utama yang mengalami penurunan harga tersebut, antara lain sawi hijau, bawang merah, tomat, ikan tongkol, minyak goreng, bayam, ayam hidup, ikan kembung, ketela pohon dan ikan tembang. Di samping itu, ada pula sejumlah komoditas utama mengalami kenaikan harga sehingga menghambat deflasi.
Beberapa jenis komoditas utama penghambat deflasi itu antara lain, kangkung, terung, bunga pepaya, cabai rawit, air kemasan, labu siam, beras, ikan kakap merah, kopi bubuk, dan kol putih atau kubis.
Kabupaten Sumba Barat Daya sendiri juga mengalami deflasi pada Agustus 2022. Ada beberapa komoditas utama yang mengalami penurunan harga sehingga berkontribusi terhadap deflasi. Komoditas-komoditas utama yang memberikan andil deflasi di SBD pada periode Agustus 2022, yakni bawang merah, bawang putih, minyak goreng dan tomat.
Sementara itu, dalam laporan Bupati SBD, Kornelius Kodi Mete menyebutkan, ada juga komoditas utama menjadi penyumbang inflasi karena mengalami peningkatan harga pada Agustus 2022. Komoditas utama itu antara lain, cabai merah besar dan cabai merah keriting.
Baca juga: Agustinus Wakurkaka: Panen Jagung Beli Fortuner Nol Kilometer
Untuk menangani hal tersebut, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumba Barat Daya mengadakan pertemuan pada 23 September 2022. Pertemuan tersebut membahas pasokan dan harga terjangkau bagi masyarakat serta strategi menjaga aksesibilitas pangan bagi masyarakat sehingga tidak terjadi penurunan daya beli masyarakat yang berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat.
Kesepakatan
Terdapat beberapa kesepakatan yang diperoleh dari rapat TPID itu, antara lain:
Pertama, melakukan pengendalian dan penertiban bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sehingga tepat sasaran pada 15 September 2022 sampai 30 September 2022 dan dilanjutkan pada 4 Oktober 2022 hingga 20 Oktober 2022.
Kedua, mengoptimalkan operasi pasar berupa kegiatan sidak pasar untuk memastikan ketersediaan pasokan di pasar.
Ketiga, Dinas Koperasi, UMK, Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Pertanian dan Perkebunan melakukan pemantauan harga di pasar. Hasil pemantauan tersebut dilaporkan kepada Inspektorat Kabupaten SBD setiap hari.
Keempat, melaksanakan kegiatan pasar murah secara rutin di tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa. Khusus pada tingkat desa, dan kelurahan, kegiatan pasar murah diselenggarakan bersamaan dengan pencairan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hal ini dilakukan agar memudahkan warga mendapatkan harga murah.
Kelima, mengimbau aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat di Kabupaten SBD melalui Surat Edaran Bupati Nomor Ek.500/136/53.18/IX/2022 agar memanfaatkan pekarangan rumah melalui Gerakan Penanaman Cepat Panen, terutama komoditi pemicu inflasi seperti, cabai rawit, cabai merah, bawang merah, tomat dan sayuran-sayuran.
Keenam, meningkatkan produktivitas jenis hortikultura terutama komoditi yang mempunyai andil besar terhadap inflasi di Kabupaten Sumba Barat Daya, yaitu bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit.
Ketujuh, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan membentuk 100 kelompok tani/cluster untuk ketahanan pangan jenis hortikultura.
Mencermati langkah yang dilakukan Pemda SBD, sesuai laporan bupati, tampak bahwa Kabupaten Sumba Barat Daya sangat siap melakukan langkah antisipatif agar rakyat SBD tidak terkena krisis menyusul inflasi melanda dunia.
Langkah Pemda SBD tersebut disambut positif kalangan rakyat dan seluruh lapisan pemerintah setempat serta elemen masyarakat dengan kesetiaan tunggal. Dalam selimut spirit bebas inflasi rakyat SBD memasifkan tanam jagung, dan semua jenis tanaman hortikultura.
Agustinus Wakurkaka, salah satu pegiat paling aktif di Kecamatan Kodi, SBD, menyebutkan dirinya telah meluaskan hamparan tanam hortikultura di atas tanah miliknya 20 hektar.
Ke depan, gerakan massal menanam jagung menyusul inspirasi Gubernur NTT, Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) itu, diperkirakan di seluruh SBD akan dikelola seluas 100.000 ha.
Baca juga: Kolaborasi Pentahelix dalam Program Tanam Jagung Panen Sapi Pola Kemitraan
Baca juga: Agustinus Wakurkaka: Panen Jagung Beli Fortuner Nol Kilometer
Impian ini sangat tidak mustahil karena rakyat SBD telah merasakan akibat langsung dari program Tanam Jagung Panen Sapi yang diperkenalkan Gubernur NTT sejak 2019 silam. Unsur positif dari program ini ialah karena bibit, pupuk dan alat kerja disiapkan pemerintah, sekaligus ada offtaker yang siap membeli dengan harga yang pantas.
Agustinus Wakurkaka menyebutkan dirinya pasti terus melakukan penanaman untuk semua jenis tanaman hortikultura sebagaimana digaungkan Bupati SBD dan Gubernur NTT. Dirinya telah merasakan akibat langsung ketika pertanian yang dikelolanya membuahkan hasil satu unit mobil Fortuner nol kilometer yang dibelinya enam bulan silam.
