Ansy Lema Menanggapi Karya Jokowi dengan Tanggapan yang Kontroversial

Kupang, detak-pasifik.com- Pada debat publik kedua yang berlangsung di Auditorium Universitas Nusa Cendana (Undana), Kupang, pada Rabu, 6 November 2024, Yohanis Fransiskus Lema (Ansy Lema), calon gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) nomor urut 1, membuat pernyataan yang memicu perdebatan.

Dalam kesempatan tersebut, Ansy Lema menyanggah beberapa klaim terkait pembangunan sektor ekonomi di NTT selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, pembangunan sektor ekonomi primer di NTT, seperti pertanian, peternakan, dan perikanan, masih belum maksimal. Ia menyatakan bahwa meskipun pariwisata seperti Labuan Bajo telah berkembang pesat, sektor-sektor lain yang lebih mendasar, menurutnya, belum mendapatkan perhatian yang cukup.

Ansy Lema menyatakan bahwa pembangunan sektor ekonomi primer di NTT adalah kunci untuk menggerakkan perekonomian secara lebih merata. Ia menekankan pentingnya membangun sentra-sentra produksi di berbagai wilayah, seperti hortikultura di Mbeling dan Boleng, serta sentra perikanan di Flores Timur dan Sikka.

“Kami berimajinasi membangun sentra pangan. Mbeling, Boleng, dan sekitarnya bisa kita kembangkan hortikultura. Bahkan di Flores bagian timur, di Flores Timur, di Sikka di Wuring, itu harus menjadi sentra perikanan,” ujar Ansy Lema dalam debat tersebut.

Klik dan baca juga:  Kepulangan Relawan Melki Laka Lena di Ende Memberi Kesempatan Baru dalam Pilgub NTT 2024

Namun, pernyataan tersebut memunculkan tanggapan yang kuat, terutama terkait dengan klaim Ansy Lema bahwa Presiden Jokowi belum memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan sektor ekonomi primer di NTT. Faktanya, pembangunan sektor ekonomi primer di NTT selama masa pemerintahan Jokowi justru telah menyentuh berbagai aspek penting, mulai dari infrastruktur hingga program-program yang langsung mendukung sektor pertanian dan perikanan.

Karya Nyata Jokowi untuk NTT: Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian

Salah satu karya besar yang dapat dicatat dalam upaya mendukung sektor ekonomi primer adalah pembangunan bendungan-bendungan besar di NTT. Sejak Jokowi menjabat, pemerintah pusat telah membangun enam dari tujuh bendungan terbesar yang ada di provinsi ini.

Bendungan-bendungan tersebut, yang tersebar di berbagai kabupaten seperti Belu, Sikka, Kupang, Nagekeo, TTS, dan Kupang, memiliki peran krusial dalam mendukung kebutuhan air untuk pertanian dan berbagai sektor ekonomi lainnya.

Klik dan baca juga:  Reaksi Keras Warga TTU terhadap Pernyataan Ansy Lema Soal Mantan Presiden Jokowi

Presiden Jokowi sendiri sering menegaskan bahwa pembangunan bendungan-bendungan tersebut merupakan bagian dari strategi nasional untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Kehadiran bendungan ini diharapkan dapat mendongkrak produktivitas pertanian dengan menyediakan pasokan air yang lebih stabil, serta mendukung pengembangan sektor-sektor lain seperti pariwisata dan perikanan.

Selain bendungan, program lain yang sangat penting bagi sektor pertanian adalah Food Estate atau lumbung pangan nasional yang digagas oleh Jokowi. Salah satu lokasi pengembangan program Food Estate yang berhasil adalah di Kabupaten Sumba Tengah. Sejak dimulai pada tahun 2020, program ini telah membawa dampak positif yang signifikan, terutama bagi para petani lokal. Luas lahan yang digarap mencapai 10.000 hektare, dengan pembagian antara lahan persawahan dan lahan pertanian kering. Hasilnya, produktivitas pertanian, terutama padi dan jagung, meningkat pesat.

Kritik terhadap keberhasilan pembangunan Jokowi di NTT memang sah-sah saja, namun perlu diingat bahwa banyak program yang sedang berjalan membutuhkan waktu untuk memberi dampak yang lebih besar.

Klik dan baca juga:  SIAGA Tunjukkan Kekuatan, Kalahkan Klaim Melki-Johni di Pilgub NTT

Oleh karena itu, dalam konteks debat publik ini, klaim bahwa Jokowi belum membangun sektor ekonomi primer di NTT perlu dipertimbangkan kembali. Sebagai sebuah provinsi yang memiliki potensi besar, NTT tentu memerlukan lebih banyak inisiatif dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengoptimalkan semua potensi yang ada.*** (Juan Pesau/TM)