Kupang, detakpasifik.com – Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) NTT prihatin terhadap kondisi politik di tanah air, terutama prihatin terhadap perkembangan dinamika politik di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keprihatinan itu terkuak lantaran banyak dinamika politik tampak berlangsung tanpa basis ideologi yang kuat.
Selain itu, AIPI NTT mencermati bahwa tanggung jawab sosial para akademikus politik, baik yang ada di partai politik maupun di sektor lain tak tampak mantap dan jelas.
Banyak politisi berbicara dan bertindak tanpa basis ideologi yang jelas, sementara para akademikus asyik mengajar di kelas tanpa responsif terhadap kondisi sosial.
Penilaian dan keprihatinan itu, disampaikan para ahli ilmu politik NTT, tatkala AIPI menggelar Musyawarah Cabang Asosiasi Ilmu Politik Indonesia dan diskusi politik di Aula Dinas Kominfo Provinsi NTT, Sabtu, 28 Januari 2023.
Musyawarah dan diskusi politik itu mematok tema pokok: “Politik untuk Kesejahteraan Rakyat atau salus populi suprema lex”. Musyawarah digelar terkait pergantian badan pengurus AIPI NTT dari kepengurusan lama yang dipimpin Dr. Acry Deodatus, MA kepada kepengurusan baru yang bakal dipilih oleh lima formatur terpilih yaitu, Dr. Rudi Rohi, Dr. Urbanus Hurek, Husen Lanan, S.IP, MH, Diana Sau Tabun, S.PD, M.IP, dan Veronika Boro, S.IP, M.SI.
Kepengurusan AIPI nantinya diserahkan kepada lima anggota formatur terpilih untuk memilih satu dari lima anggota formatur menentukan Ketua AIPI periode 2023-2028.
Hadir pada musyawarah dan diskusi politik itu, 25 akademikus dan peneliti ilmu politik yang selama ini mengajar di Universitas Nusa Cendana, Universitas Katolik Widya Mandira dan Universitas Muhammadiyah Kupang dan praktisi politik pemerintah NTT, Hardi Himan.
Saat presentasi pengantar, Ketua AIPI NTT, Dr. Acry Deodatus, MA, menyebutkan, memang benar AIPI selama ini terkesan tidak memberikan catatan kritis secara terbuka di media massa terhadap kondisi dan situasi politik di tanah air. Tetapi, sebagai organisasi para akademikus politik, AIPI selalu mencermati perkembangan politik di tanah air, khususnya perkembangan politik di NTT delapan tahun belakangan ini.
Hal itu diekspresikan melalui penerbitan 5 buku terkait isu politik dan filsafat politik. Lima buku tersebut tetap sangat teoretik, tetapi sumbangan AIPI NTT cukup bermakna untuk kepentingan ilmu pengetahuan politik di tanah air dan NTT.
Jauh dari harapan
AIPI menilai, dinamika politik di tanah air dan khususnya di NTT tampak masih jauh dari harapan ideal. Aksi-aksi politik yang mengarah dan diarahkan kepada kepentingan kesejahteraan rakyat, sepertinya belum menjadi optio fundamentalis para politisi dan para pengambil kebijakan publik.
Secara teoretik, wilayah garapan para ahli ilmu politik tidak bebas dari isu-isu utama yang penting seperti masalah kekuasaan (power) dan authority exercises, decision making processes, problem solving, public policy construction dan pelembagaan politik yang akrab dengan kepentingan kesejahteraan umum.
Tampaknya atau terkesan serupa itu, bahwa para politisi di NTT terjebak ke dalam ngarai kepentingan praktis pragmatis sesaat atau kepentingan serba jangka pendek.
Mereka merebut kursi kekuasaan, meski basis ideologis agak rapuh untuk tidak dikatakan sangat tidak memadai. Hal ini tampak jelas melalui aksi-aksi konkret politik mereka yang sama sekali jauh dari lintasan orbit ideologis.
Kritik serupa dikemukakan akademikus politik Undana, Yohanes Jimmy Nami. Kata dia, kritik para akademikus sesungguhnya tidak hanya mengarah pada aksi politik para pemain politik di partai-partai politik atau para pengambil kebijakan publik, tetapi kritik juga diarahkan kepada para akademikus itu sendiri.
Jimmy mengatakan, tanggung jawab sosial para akademikus terutama memberi advokasi kepada para pengambil kebijakan publik. “Kesan saya, advokasi ini masih sangat minim,” ujarnya. Jimmy menyarankan agar AIPI periode 2023-2028 perlu serius memikirkan hal tersebut.
Asosiasi Ilmu Politik Indonesia atau disingkat AIPI, didirikan di Jakarta pada 17 Januari 1985, oleh almarhum Dr. Alfian, almarhum Prof. Dr. (HC) Miriam Budiardjo dan sejumlah ilmuwan lainnya.
Kelahiran AIPI diinspirasi terutama oleh keberadaan asosiasi profesi prestisius sejenis, American Political Science Association (APSA), di Amerika Serikat.
Seperti APSA yang menjadi wadah para ilmuwan politik Amerika dan menerbitkan jurnal ilmiah tentang perkembangan teori politik mutakhir. Sejak terbentuknya, AIPI mengalami pasang surut perjalanan organisasi, meskipun secara umum AIPI tetap survive.
Berjalannya organisasi tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia (SDM) yang selama ini sangat tergantung dari Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) dan beberapa tenaga pengajar/peneliti dari Universitas Indonesia, Universitas Nasional, serta CSIS.
Beban tersebut agak terbantu dengan aktivitas PC AIPI Jakarta yang berkedudukan di Universitas Nasional. Sejak didirikan beberapa tahun lalu, AIPI telah berhasil menapakkan diri sebagai organisasi profesi yang dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan kehidupan politik di Indonesia.
Salah satunya melalui penyelenggaraan seminar nasional secara periodik yang mengulas isu-isu politik dan pemantapan kehidupan demokrasi di Indonesia. Hasil seminar tersebut menjadi bahan rekomendasi yang penting bagi arus utama demokratisasi di Indonesia.
Forum musyawarah sepakat, agar AIPI NTT fokus untuk tiga divisi atau kompartemen. Tiga divisi itu masing-masing kompartemen hubungan masyarakat, kompartemen pengabdian masyarakat dan kompartemen riset.
Disepakati ke depan AIPI NTT akan aktif melalukan survei-survei politik. Karenanya, AIPI NTT akan mengajak pemerintah untuk melakukan kerja sama untuk advokasi kebijakan publik untuk mengatasi problem kemiskinan akut multidimensional di NTT. Usai pelantikan pengurus AIPI, rencananya akan menggelar silaturahmi dengan Wali Kota Kupang dan Gubernur NTT.
Hal itu niscaya diperlukan karena baik Wali Kota Kupang, George Hadjoh maupun Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat sangat percaya bahwa pembangunan yang baik harus berbasis riset (reason giving).
(dp/pr)
