Kupang, detakpasifik.com – PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) membackup program strategis pemerintah provinsi, progam Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) dengan menyalurkan kredit kepada masyarakat petani.
Direktur Utama Bank NTT Alex Riwu Kaho mengungkapkan, Bank NTT sebagai bank milik pemerintah daerah akan terlibat langsung dalam menyukseskan program TJPS yang dicanangkan pemerintahan Viktory-Joss.
Bank NTT akan terlibat dalam ekosistem pembiayaan melalui kredit mudah yang siap disalurkan kepada masyarakat kelompok tani yang masuk dalam program TJPS.
Alex mengatakan, Bank NTT bersama Bank BUMN lainnya akan menyiapkan akses pembiayaan yang berbasis KUR maupun non KUR dengan menerapkan prinsip murah, mudah, dan cepat.
Khusus Bank NTT, kata Alex, telah menyiapkan Skim Kredit Mikro Merdeka, untuk besaran lahan yang dikelola petani minimal 1 hektar dengan hitungan pembiayaan kurang lebih Rp10 juta.
Dengan skema pembiayaan seperti ini, demikian Alex, dapat dipastikan bahwa kapasitas produksi akan melampaui hasil panen yang diperoleh dari pola tanam biasa.
“Pola tanam biasa 5 ton per hektar, maka ekosistem ini diprediksi menghasilkan minimum 8 ton per hektar. Dengan hitungan teknis ini, maka tidak ada masalah bagi akses keuangan maupun pembiayaan, serta pelunasan kredit,” kata Dirut Bank NTT Alex Riwu Kaho dalam Bimtek Daring Strategi dan Upaya Peningkatan Produksi Jagung di NTT, Rabu (19/1/2022) lalu.
Ia menjelaskan selain modal kerja, para petani jagung juga akan dibekali dengan asuransi dalam bentuk BPJS Ketenagakerjaan.
Pada saat petani jagung menandatangani akad atau pinjaman dalam bentuk Kredit Merdeka, maka perlindungan sosial ketenagakerjaan langsung diberikan kepada yang bersangkutan.
“Jika dalam bekerja ada risiko-risiko yang ditimbulkan, maka risiko itu bisa langsung diambil alih oleh BPJS,” tegas Dirut Alex Riwu Kaho.
Selain BPJS, pihaknya juga telah menyiapkan sistem mitigasi risiko kredit. Bank NTT telah bekerja sama dengan beberapa lembaga asuransi, untuk mencegah masalah-masalah yang timbul saat proses tanam dan panen.
“Tantangannya beberapa petani kita terjebak dalam kredit macet, sehingga menyulitkan dalam ekosistem ini. Namun kita sedang mendesain dan mengusulkan agar petani jagung yang terjebak dalam kredit KUR diberikan jalan keluar, sekaligus kesempatan untuk mengangsur kredit macet tersebut,” jelas Alex Riwu Kaho.
Di samping itu, Dirut Bank NTT menegaskan, para off taker yang terlibat dalam ekosistem program TJPS diwajibkan harus memenuhi beberapa persyaratan khusus yang menjadi mandatori.
Off taker tidak hanya hadir sekadar untuk memanfaatkan swasembada agar bisa bermain harga, tetapi juga off taker hadir untuk menyiapkan kapasitas petani, produksi, dan usaha yang dimiliki oleh para petani.
Ia menambahkan, ekosistem program TJPS juga melibatkan TNI dalam hal ini para Babinsa yang akan memberikan keamanan, ketertiban dan kenyamanan bagi para petani.
Selain Babinsa, turut serta dalam kerja sama menyukseskan program TJPS adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, BMKG dan Kanwil DJPB yang memiliki hak dalam alokasi dan pemanfaatan dana KUR serta pemulihan ekonomi nasional.
“Menjawab arahan Pak Gubernur untuk target di 2022-2023-60.000 ha yang kita garap, maka dari sisi pembiayaan dapat dipastikan ketersediaan dana dan akses pembiayaan tidak ada masalah,” tandas Alex Riwu Kaho yang juga adalah Ketua Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan (FKLJK) Provinsi NTT itu.
(dp)
