Kupang, detakpasifik.com – Politisi senior NTT, Guido Fulbertus (72 th), di kediamannya di Kupang, Selasa, 7 Januari 2025, mengeritik para politisi Jakarta yang menuding seolah-olah hanya mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo satu-satunya tokoh utama pelaku politik dinasti di Indonesia.
“Omong kosong itu. Justru banyak ketua partai politik di Jakarta yang menerapkan politik dinasti. Penerapan politik dinasti itu bahkan sampai di NTT juga,” ujar mantan pengurus Golkar Kabupaten Kupang di era 1977 itu.
Pada tahun 1977, Guido Fulbertus terpilih menjadi Ketua Kompartemen Buruh Tani Nelayan di Golkar Kabupaten Kupang, saat dia berusia 23 tahun. Tatkala dia mengenang perjalanan politik di Indonesia, terutama politik kontemporer di tanah air, Guido berang ketika politik belakangan ini menjadi tidak santun dan kurang ideologis.
Menurutnya, di Indonesia banyak politisi munafik karena mereka menuding seolah-olah hanya Jokowi satu-satunya tokoh politik yang menerapkan politik yang berorientasi ke keluarga sendiri. Padahal hampir semua politisi tukang kritik Jokowi itu melakukan hal yang persis sama dengan apa yang ditudingnya kepada Joko Widodo.
“Mereka mencalonkan anak atau keluarganya sendiri untuk posisi legislatif atau posisi politik lainnya. Tetapi, mereka hanya menuding Jokowi. Padahal semua mereka adalah pelaku politik dinasti. Mereka seperti memercik air di dulang kena muka sendiri,” ujar Guido Fulbertus.
Isu politik dinasti di Indonesia menurutnya memang tetap menjadi perdebatan penting, terutama karena dampaknya terhadap kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Meskipun politik dinasti tidak sepenuhnya ilegal, tetapi upaya untuk meminimalkan dampak negatifnya memerlukan reformasi regulasi, peningkatan pendidikan politik, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik nepotisme dan korupsi.
Guido Fulbertus, mantan Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dua periode itu, menolak keras jika tudingan politik dinasti itu hanya ditujukan kepada keluarga Joko Widodo. Baginya, pelaku politik dinasti itu melibatkan hampir semua partai politik di Jakarta. “Beri saya satu contoh mana ketua partai politik yang tidak menerapkan politik dinasti,” tandasnya.
Politik dinasti melibatkan penguasaan jabatan politik oleh anggota keluarga tertentu secara turun-temurun, sering kali tanpa mempertimbangkan kompetensi dan kinerja individu. Hal ini melanggar prinsip meritokrasi, di mana jabatan politik seharusnya diberikan kepada individu yang paling kompeten, bukan berdasarkan hubungan keluarga.
Politik dinasti membatasi ruang bagi aktor politik muda atau baru untuk berpartisipasi, karena jalur karier politik didominasi oleh keluarga tertentu. Hal ini dapat menghambat inovasi dan penyegaran ide dalam tata kelola pemerintahan.
Anggota dinasti politik sering kali memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya publik, seperti media, jaringan politik, dan dana kampanye. Politik dinasti cenderung meningkatkan risiko nepotisme, kolusi, dan korupsi, karena kekuasaan cenderung terpusat di satu kelompok keluarga. Politik dinasti menciptakan ketimpangan politik, di mana kekuasaan hanya dikuasai oleh segelintir elite keluarga. Ini dapat menciptakan diskriminasi tidak langsung terhadap individu atau kelompok yang tidak memiliki “modal sosial” berupa nama besar keluarga politik.
Dalam demokrasi, kekuasaan seharusnya berada di tangan rakyat, tetapi politik dinasti mengubah makna ini menjadi dominasi keluarga tertentu. Jika kekuasaan hanya berputar dalam lingkup keluarga tertentu, masyarakat mungkin kehilangan kepercayaan terhadap sistem politik.
Anggota keluarga yang menjabat di berbagai posisi politik sering kali menghadapi konflik kepentingan, terutama dalam pengambilan keputusan yang melibatkan sumber daya negara. Dalam beberapa kasus, keputusan pemerintah lebih mencerminkan kepentingan keluarga penguasa daripada kepentingan masyarakat luas.
Meskipun ada regulasi seperti UU Pilkada (UU No. 10 Tahun 2016) yang sempat melarang politik dinasti, aturan ini sering kali memiliki celah hukum. Salah satu celah yang sering dimanfaatkan adalah mencalonkan anggota keluarga melalui partai politik.
Regulasi perlu diperkuat untuk membatasi pengaruh politik dinasti tanpa melanggar hak-hak konstitusional individu. Dalam beberapa konteks lokal, politik dinasti mungkin dianggap sebagai warisan budaya atau cara menjaga stabilitas politik. Misalnya, di daerah tertentu, keluarga dengan status adat atau sosial tinggi memiliki legitimasi tradisional untuk memimpin.
Namun, hal ini sering kali berbenturan dengan nilai-nilai demokrasi modern yang menuntut kesetaraan dan keadilan. Politik dinasti sering kali didukung oleh masyarakat karena kurangnya pendidikan politik atau ketergantungan terhadap tokoh tertentu. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kompetensi dan integritas pemimpin adalah langkah penting untuk mengurangi praktik politik dinasti.
Menurut Guido Fulbertus, praktik politik dinasti memang tidak selalu buruk, tetapi selalu dibayangi kepentingan dan menghalalkan segala cara. Karena itulah kritik terhadap mantan presiden Joko Widodo ditantangnya sangat keras justru karena para tukang kritik itu sendiri adalah pelaku politik dinasti itu sendiri.
Bagi Guido Fulbertus, rakyat Indonesia makin kritis dan mengerti apa kepentingan yang dilontarkan oleh para tukang kritik itu. Tetapi, Guido Fulbertus juga berharap agar Presiden Prabowo tetap teguh memberantas korupsi di Indonesia. Korupsi itulah yang menggerus aneka potensi dan kekayaan alam di Indonesia, jelas Guido sambil memberi sejumlah contoh konkret.
Tugas kemanusiaan
Menurut politisi senior Guido Fulbertus yang lama memimpin PMI NTT (2011 hingga 2021), kritik itu memang penting dan perlu, tetapi harus disampaikan dengan santun dan ada keberanian untuk jujur melihat diri sendiri.
“Tugas kemanusiaan politik adalah mengubah orang lain menjadi lebih baik, bukan menciptakan musuh atau menghancurkan relasi kemanusiaan. Saya profesional saja. Karena bagi saya politik itu panggilan profesional juga,” tandasnya.
Saat Guido Fulbertus memimpin PMI NTT, dia memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola organisasi kemanusiaan yang memainkan peran strategis di daerah yang menghadapi berbagai tantangan geografis dan sosial.
NTT merupakan wilayah yang sering dilanda bencana alam, seperti badai siklon tropis, kekeringan, banjir, dan tanah longsor. Dalam situasi ini, PMI memiliki peran sentral dalam memberikan respons cepat melalui distribusi bantuan, evakuasi korban, dan penyediaan kebutuhan dasar.
Kontribusi kepemimpinan Guido Fulbertus, sangat jelas karena selama masa jabatannya, Guido berupaya memperkuat kesiapan PMI dalam menghadapi bencana dengan membentuk tim tanggap darurat dan melatih relawan lokal. Hal ini bertujuan agar respons bencana dapat dilakukan lebih efektif dan efisien.
PMI juga berperan dalam mendukung layanan kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil di NTT. Ini termasuk kegiatan seperti pelayanan kesehatan gratis, penyuluhan kesehatan, dan vaksinasi.
Salah satu inisiatif penting di bawah kepemimpinan Guido mungkin mencakup kerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga internasional untuk mengurangi dampak kesehatan dari kekurangan gizi dan penyakit menular yang sering menjadi masalah di wilayah tersebut.
NTT memiliki tantangan dalam memastikan ketersediaan darah yang cukup untuk kebutuhan medis, terutama di daerah-daerah yang aksesnya sulit. Dalam masa jabatannya, Guido mendorong peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya donor darah sukarela. Upaya ini termasuk kampanye publik dan kolaborasi dengan berbagai organisasi untuk memastikan stok darah yang stabil.
NTT terdiri dari banyak pulau dengan infrastruktur terbatas. Hal ini sering kali menyulitkan distribusi bantuan dan pelayanan kesehatan, terutama di saat darurat. Kepemimpinan Guido memungkinkan PMI mengadopsi strategi operasional yang lebih fleksibel, misalnya dengan menggunakan perahu atau jalur udara untuk menjangkau daerah-daerah terpencil.
Guido juga fokus pada pembangunan kapasitas organisasi PMI NTT dengan melibatkan lebih banyak relawan dan meningkatkan pelatihan mereka. Ini penting untuk memastikan bahwa PMI tetap tangguh dalam menjalankan mandatnya di tengah tantangan yang dihadapi provinsi ini.
Secara keseluruhan, Guido Fulbertus membawa dampak yang signifikan selama masa kepemimpinannya di PMI NTT. Namun, evaluasi menyeluruh tentang pencapaiannya memerlukan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana kontribusinya secara langsung memengaruhi masyarakat NTT.
Dalam percakapannya dengan detakpasifik.com di rumahnya yang nyaman itu Guido Fulbertus tidak pernah berhenti berpikir tentang perubahan. Baginya, perubahan itu adalah hukum tetap yang memanggilnya untuk setia dalam panggilan politik kemanusiaan.
Di akhir pembicaraan Guido Fulbertus meramalkan bahwa politik primordial pasti tidak laku. Tetapi politik tanpa sentuhan kemanusiaan akan kehilangan roh dan daya kesucian politik. Politik itu mulia karena itu harus dijalankan oleh manusia mulia yang mendedikasikan hidupnya bagi kepentingan bersama.
(dp/pr)
