Kupang, detakpasifik.com – Sebuah video yang berisikan perdebatan antara Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat dengan seorang tokoh masyarakat di Kabupaten Sumba Timur Umbu Maramba Hawu viral di media sosial. Dialog panas itu diketahui terjadi di Desa Kabaru, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur ketika Viktor Laiskodat melakukan kunjungan kerja selama tiga hari di Pulau Sumba.
Dialog panas itu diketahui ditengarai rencana Pemerintah NTT membangun rens peternakan sapi di wilayah itu. Dalam perdebatan, terlihat tokoh masyarakat meminta gubernur untuk mengembalikan lahan itu kepada masyarakat. Mereka mengklaim lahan itu tidak pernah diberikan kepada pemerintah.
Permintaan tokoh masyarakat itu lantas ditolak oleh Gubernur Viktor Laiskodat. Ia bahkan balik meminta masyarakat untuk tidak memaksakan kehendak atas lahan tersebut karena telah menjadi aset milik pemerintah provinsi. Viktor meminta masyarakat untuk tidak menghalang-halangi rencana pemerintah NTT mengelola lahan tersebut menjadi rens peternakan sapi.
Dialog berujung pada kata-kata kasar Gubernur NTT terhadap salah satu anggota masyarakat yang hadir saat itu. Viktor bahkan secara tegas menyebut akan menangkap dan siap memenjarakan orang-orang yang berani menghalangi pembangunan yang digalangi oleh Pemerintah NTT di atas lahan itu.
Pernyataan Viktor Laiskodat yang dinilai kasar dalam dialog tersebut tak ayal memantik beragam komentar miring. Banyak tokoh masyarakat yang menyayangkan pernyataan Viktor Laiskodat, bahkan di antaranya menyebut pernyataan itu mengandung rasis dan dapat dituntut secara hukum.
Advokat Rudi Kabunang misalkan, menyebut pernyataan kasar gubernur dalam video itu merupakan sikap arogansi terhadap rakyat.
Rudi Kabunang bahkan menyebut pernyataan Viktor Laiskodat dapat dituntut secara hukum karena telah melakukan dugaan tindak pidana pengancaman.
“Jika saya menyimak video tersebut, Gubernur Viktor dapat dituntut secara hukum karena telah melakukan dugaan Tindakan pidana pengancaman, mencemarkan nama baik,” ujar Rudi dalam siaran pers, Rabu (1/12/2021).
Singgung Senior Umbu Mehang Kunda
Sekian hari video dialog panas itu viral dan mengundang banyak komentar miring, Gubernur NTT Viktor Laiskodat pun angkat bicara. Dalam sebuah kesempatan wawancara dengan awak media, Kamis (2/12/2021), Viktor menyatakan tak mengambil pusing dengan video viral itu.
Viktor menjelaskan kemarahannya dalam dialog itu ditengarai sikap seorang pemuda yang menyebut mantan Bupati Sumba Timur almarhum Umbu Mehang Kunda tidak memiliki urusan dengan lahan tersebut. Padahal menurutnya, Umbu Mehang Kunda adalah putra daerah yang banyak mengabdikan hidupnya untuk daerah Sumba.
“Saya marah dia karena dia menghina senior, seorang Umbu yang saya kenal hidupnya diabadikan untuk Pulau Sumba,” kata Viktor.
Menurut penuturan Viktor, semasa hidup, Umbu Mehang Kunda pernah memintanya untuk membantu membangun daerah itu. Saat itu, kata Viktor, Mehang Kunda menjabat sebagai ketua Komisi III DPR yang membidangi pertanian.
“Dia menjelaskan ke saya bahwa daerah ini daerah yang bagus, peternakannya bagus, tapi tidak ada yang mau kerja, tidak ada yang mau bantu. Nah minta saya tolong bantu, waktu itu. Sekarang saya menjadi gubernur saya teringat,” katanya.
“Karena itu ketika beberapa anak-anak muda yang mengatakan Mehang tidak ada urusan di sini, itulah saya menyatakan, saya marah,” sambungnya.
Viktor mengatakan, lahan itu sebelumnya merupakan milik pemerintah pusat di bawah Kementerian Pertanian yang diserahkan kepada Pemerintah NTT. Lahan itu bertahun-tahun tidak terurus oleh Pemerintah NTT bahkan di dalamnya hidup sapi-sapi liar.
Sapi-sapi tersebut telah ditangkap dan dibagikan kepada seluruh warga di wilayah itu.
“Lahan itu sebelumnya milik pemerintah pusat milik Kementerian Pertanian, diserahkan ke provinsi. Dari provinsi terus menerus lahan itu tidak dikerjakan, bahkan dari dulu tidak dikerjakan oleh siapa pun. Sapi-sapi yang ada pun sapi liar yang akhirnya ditangkap untuk diberikan kepada masyarakat di situ. Karena itu begitu dikerjakan sekarang baru ada keributan-keributan itu. Dan itu tidak boleh. Dalam sebuah sistem pemerintahan tidak boleh ada keributan untuk investasi seperti itu karena kita menjaga nilai-nilai itu supaya orang tetap berinvestasi,” katanya.
Ia menjelaskan untuk mengejar kesejahteraan masyarakat, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Segala aset daerah mesti dioptimalkan agar menimbulkan pergerakan roda ekonomi daerah yang baik.
Iklim investasi harus dapat dijaga sebaik mungkin, baik terkait izin yang cepat, status lahan yang jelas dan tidak boleh ada konflik-konflik sosial.
“Itu mimpi kita ke sana, tidak ada sebuah daerah yang akan berhasil dengan investasi rendah apalagi situasi Covid seperti ini dan NTT adalah salah satu provinsi yang tidak terlalu diminati oleh para investor. Karena itu kita harus mengkreasikan, dari perizinan harus cepat, dari kepastian lahan harus tepat, dan konflik-konflik sosial seperti hal-hal itu tidak boleh ada karena itu akan menjadi alasan ataupun jadi hambatan terhadap investasi-investasi yang masuk,” ungkapnya.
Viktor mengatakan, dalam pengerjaan peternakan sapi di atas lahan tersebut nantinya akan melibatakan PT ASIABEEF. Terpilihnya ASIABEEF sebagai mitra menurut politisi Nasdem itu karena mereka telah terbukti memiliki rens sapi seluas 1.000 ha. Bahkan ASIABEEF disebut satu-satunya yang memiliki rens sapi hingga seluas 1.000 ha di Indonesia.
“Untuk mengerjakan (peternakan) sapi semua kita tahu secara republik, bukan hanya di NTT, belum ada rens sapi seperti yang dilakukan oleh teman-teman dari (PT) ASIABEEF. Yang mereka miliki hari ini 1.000 ha dengan design peternakan terbaik seperti di luar negeri, seperti di New Zealand dan Darwin, Australia dengan design yang baik. Sehingga kita berbicara tentang peternakan sapi kita mempunyai peradaban yang sama dengan negara-negara lain,” ungkapnya.
Viktor menuturkan, pemerintah tidak bisa kerja sendiri tanpa keterlibatan pihak ketiga, karena itu pasti akan gagal. Kemampuan PT ASIABEEF yang telah memiliki rens sapi 1.000 ha telah menarik minat Pemerintah NTT untuk menjalin kerja sama.
“Nah karena saya lihat mereka itu sudah punya kerja 1.000 ha dan berjalan baik dengan sapi-sapi yang bagus, maka tidak mungkin pemerintah kerja sendiri, pasti gagal. Maka itu saya menyampaikan kepada teman-teman dinas kerja sama dan ASIABEEF terlibat di sana untuk bersama-sama dengan pemerintah dan mereka sendiri juga sudah mendapatkan persetujuan dan dukungan kerja sama dari Kementerian Investasi,” ujarnya.
“Karenanya saya keras bukan karena saya tidak suka dengan orang di sana (Sumba Timur), saya keras kalau pembangunan itu diperhambat,” imbuhnya.
(Juan Pesau)
