Kupang, detak-pasifik.com- Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) mencatat pencapaian menggembirakan dalam pengelolaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro. Melalui upaya pembenahan internal yang intensif, bank daerah ini sukses menurunkan angka kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) KUR Mikro menjadi hanya 2,6 persen.
Pencapaian tersebut disampaikan langsung Pelaksana Tugas Direktur Utama Bank NTT, Yohanis Landu Praing, usai mengikuti rapat bersama DPRD NTT pada Rabu, 23 April 2025. Ia menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil dari langkah-langkah strategis yang diambil manajemen untuk memperbaiki kualitas kredit.
“Sebelumnya, NPL kita hampir menyentuh angka 5 persen. Namun, setelah dilakukan pembenahan, kini berada di level 2,6 persen. Ini menunjukkan bahwa kebijakan yang kami ambil berjalan efektif,” ungkap Yohanis.
Dengan tren penurunan yang signifikan ini, Bank NTT melihat peluang besar untuk kembali memperoleh kuota penyaluran KUR UMKM dari pemerintah pusat, yang nilainya bisa mencapai Rp1 triliun. Yohanis pun menyampaikan optimismenya bahwa jika angka NPL dapat dijaga tetap stabil atau terus menurun selama dua hingga tiga bulan ke depan, peluang tersebut sangat terbuka lebar.
“Kalau kita bisa konsisten menjaga performa ini, maka kuota penyaluran itu pasti bisa kita raih. Tapi kita harus hati-hati dan pastikan NPL-nya tidak naik lagi dalam waktu dekat,” tegasnya.
Tak hanya fokus pada perbaikan kualitas kredit, Bank NTT juga terus mendorong transformasi digital sebagai bagian dari strategi memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Digitalisasi dinilai sebagai salah satu pilar penting dalam mendongkrak pendapatan, khususnya dari sektor perpajakan.
“Digitalisasi itu kunci. Saat ini hampir semua sektor mengarah ke sana. Dan bagi kami, ini adalah cara strategis untuk meningkatkan PAD, baik dari pajak maupun sumber lainnya,” jelasnya.
Yohanis juga menegaskan bahwa Bank NTT sepenuhnya mendukung visi dan misi kepala daerah di seluruh wilayah NTT, terutama dalam program ketahanan pangan dan hilirisasi ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami selalu berada di belakang program-program prioritas pemerintah daerah. Ketahanan pangan dan hilirisasi itu menyangkut kesejahteraan, dan itu yang jadi fokus utama kami,” ujarnya.
Sementara itu, terkait pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank NTT, Yohanis menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu arahan resmi dari Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, selaku pemegang saham pengendali.
“Soal RUPS, kami akan bergerak sesuai arahan dari Pak Gubernur,” pungkasnya. (JP)
