Ekonomi Kerakyatan Sebagai Aktivitas Budaya

Untuk memperbaiki keadaan ekonomi di masa depan maka ekonomi kerakyatan harus diberdayakan.
Pengembangan sektor pertanian dan agroindustri yang berbasiskan sumber daya alam merupakan pemacu yang andal bagi pemulihan perekonomian Indonesia.

Oleh Arief Sadjiarto, Pengajar di FKIP UKSW

Dinamika budaya dalam pembangunan ekonomi di Indonesia tidak bisa kita lepaskan dari tinjauan historis bangsa Indonesia dalam gerak perkembangannya, khususnya yang menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Sebagai bangsa yang besar kita harus menyadari bahwa sebagian besar penduduk, sebesar 70 persen hidup di pedesaan, hampir 50 persen dari total angkatan kerja nasional menggantungkan nasibnya bekerja di sektor pertanian dan masih sekitar 80 persen rakyat yang hanya mengenyam pendidikan formal paling tinggi tingkat sekolah dasar.

Selama 32 tahun pembangunan ekonomi di bawah rezim Orde Baru hingga masa Reformasi di segala bidang, kita sebagai bangsa Indonesia sebetulnya belum pernah mengalami transformasi struktural atau transformasi ekonomi dalam artian yang sebenarnya. Hal ini dapat kita lihat kenyataannya bahwa sebagian besar penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini berarti kebijakan ekonomi selama Orde Baru belum atau kurang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Untuk itu di zaman Reformasi ini kebijakan lama itu harus segera kita tinggalkan untuk diganti dengan kebijakan ekonomi yang harus bertitik tolak dari keadaan bangsa Indonesia yaitu kebijakan ekonomi kerakyatan yang nantinya diharapkan akan mendukung sektor pertanian dan agroindustri dengan penanganan secara intensif akan komoditas unggulan dan menjadikan core business koperasi.

Sebenarnya pembangunan merupakan anugerah bagi rakyat apabila di dalam pembangunan itu berhasil meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Namun demikian pembangunan akan menjadi bencana bagi rakyat apabila tidak mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat secara seimbang. Pengertian pembangunan tidak hanya sebatas pada pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga mencakup masalah-masalah pranata sosial, demokrasi, kemanusiaan, lingkungan hidup dan nilai-nilai budaya.

Baca juga:

Bila perekonomian didekati sebagai bagian dari nilai kebudayaan, berarti perekonomian yang kita anut adalah ekonomi kerakyatan. Di mana dalam ekonomi kerakyatan ini nilai-nilai ekonomi sama sekali tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai budaya sebuah masyarakat. Melalui ekonomi kerakyatan itu berarti pembangunan ekonomi nasional harus benar-benar diarahkan untuk mendorong partisipasi dan kepentingan rakyat banyak, yang selanjutnya diharapkan agar tercipta kesetaraan dan kemandirian rakyat.

Koperasi dan pengusaha kecil dan menengah yang merupakan bagian terbesar dari pelaku ekonomi harus diberikan peluang dan peran yang lebih besar agar mampu menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Dan tujuannya adalah agar rakyat banyak itu menjadi pemilik, pengelola dan pengguna utama kekayaan/aset ekonomi nasional, menciptakan persaingan yang sehat dan efisien, terciptanya keterbukaan dan demokrasi serta terlaksananya pemerataan yang berkeadilan. Pertanyaan yang kemudian muncul dalam dinamika budaya pembangunan ekonomi adalah:

Apa landasan yang digunakan dalam menyusun strategi bagi pembangunan ekonomi?
Bagaimana langkah awal yang harus ditempuh dalam rangka membangun ekonomi rakyat?
Mengapa pembangunan Indonesia diarahkan melalui sektor pertanian?

Landasan yang digunakan

Bangunan dari strategi besar (grand strategy) ekonomi nasional tidak bisa terlepas dari ideologi bangsa Indonesia. Di mana ideologi yang mempunyai nilai-nilai keadilan dan pemerataan menjadi landasan dalam menyusun strategi besar pembangunan ekonomi. Tetapi juga harus diperhatikan bahwa selain itu strategi besar ini juga tidak boleh menyimpang dari kaidah demokrasi, kebebasan, serta pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Implementasi dari keadilan dan pemerataan antara lain adalah dengan mengikut sertakan dan memberikan kesempatan kepada daerah untuk membangun perekonomiannya sendiri tanpa diatur pemerintah pusat. Pemerintah pusat hanya sebagai pengamat atas apa yang telah dilakukan pemerintah daerah. Otonomi daerah adalah salah satu cara mewujudkan keadilan dan pemerataan tersebut. Seluruh wilayah harus digerakkan untuk menyuburkan dinamika dan kreativitas bangsa atas dasar demokrasi dan kebebasan, untuk menumbuhkan produksi di wilayah itu.

Baca juga:

Sementara secara vertikal seluruh lapisan masyarakat harus diberdayakan. Tidak hanya lapisan atas perkotaan, tetapi juga sampai lapisan terbawah di pedesaan harus ditingkatkan keberdayaannya. Caranya melalui pendidikan, latihan-latihan, dan investasi alat-alat produksi. Semua itu dilaksanakan dalam suasana kebebasan. Campur tangan pemerintah seminimal mungkin dilakukan. Peraturan-peraturan harus seminimal mungkin dan dibuat hanya bila diperlukan.

Langkah awal

Melakukan redefinisi peran rakyat dalam pembangunan.

Inti dari pemberdayaan ekonomi rakyat adalah rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi tidak boleh dijadikan sebagai objek belas kasihan, tetapi harus diberdayakan sebagai pelaku ekonomi yang tangguh dengan misi kerakyatan, kemartabatan dan kemandirian. Melalui misi kerakyatan itu berarti pembangunan ekonomi nasional harus benar-benar diarahkan untuk mendorong partisipasi dan kepentingan rakyat banyak. Koperasi dan pengusaha kecil dan menengah harus diberi peluang yang nantinya diharapkan dapat menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Melakukan misi kemartabatan dan kemandirian.

Dengan misi kemartabatan artinya kedaulatan rakyat dalam semua kegiatan perekonomian harus tetap dihormati dan tidak boleh dijadikan objek belas kasihan. Rakyat kecil ini harus ditempatkan sebagai pelaku dunia usaha yang unggul dan menguasai jalur-jalur utama di setiap kehidupan ekonomi nasional. Di mana misi kemandirian diartikan bahwa pembangunan perekonomian nasional bangsa Indonesia harus bertumpu dan ditopang oleh kekuatan sumber daya yang dikelola dalam sistem ekonomi rakyat, sehingga pembangunan nasional tidak bergantung sepenuhnya pada kekuatan ekonomi di luar ekonomi rakyat itu sendiri.

Melakukan misi ekonomi partisipatif.

Misi ekonomi partisipatif ini memberikan akses yang wajar dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat di dalam memperoleh input, proses produksi, distribusi dan konsumsi nasional tanpa ada hambatan masuk ke pasar. Dalam fungsinya pengelolaan ekonomi rakyat ini sekali-kali tidak boleh mengorbankan fungsi dan kelestarian sumber daya alam yang merupakan pendukung sistem kehidupan masyarakat. Program redistribusi di atas sama sekali tidak diarahkan dalam bentuk pengambilan paksa atau nasionalisasi dari faktor produksi yang ada. Program ini juga sama sekali tidak dimaksudkan menghambat pengembangan usaha besar yang ada. Namun ditujukan pada upaya untuk membangun rasa keadilan di masyarakat sebagai dasar dari penciptaan lingkungan sosial yang stabil dan bersahabat kepada dunia usaha.

Baca juga:

Pembangunan ekonomi dan sektor pertanian

Langkah-langkah dalam rangka membangun ekonomi rakyat juga harus dibarengi dengan upaya mengarahkan koperasi sebagai penunjang sektor pertanian dan agroindustri melalui penanganan secara intensif komoditas unggulan dan menjadikan core business koperasi. Sektor agroindustri ini sebagai salah satu sektor unggulan yang akan menjadi alternatif pembangunan perekonomian industri yang berbasiskan pertanian. Alasan pembangunan ekonomi Indonesia diarahkan melalui sektor pertanian adalah:

Pertanian merupakan tulang punggung pengusaha menengah dan kecil, mereka mengambil risiko dalam melakukan inovasi dan mendayagunakan kekayaan sumber daya alam nusantara dengan penuh tanggung jawab, dan petani-petani tersebut tidak menghambur-hamburkan modal yang langka.
Pengembangan pertanian berarti meningkatkan kesejahteraan rakyat di seluruh tanah air. Menyejahterakan pedesaan dari Sabang hingga Merauke sehingga memikat semua warga untuk berperan serta dalam pembangunan, sehingga investasi pertanian merupakan investasi strategis dalam memupuk persatuan nasional.
Kita merupakan bangsa pejuang. Dalam menghadapi globalisasi, kita harus menghindar dari ketergantungan kepada investor yang dapat hengkang dalam waktu sekejap seperti saat ini. Investasi pertanian mengembangkan sektor dengan domestic resource component yang tinggi, tidak menghabiskan devisa untuk mengimpor bahan baku.

Penutup

Dinamika budaya dalam kehidupan pembangunan ekonomi bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia. Apabila kita berbicara tentang perekonomian yang didekati sebagai bagian dari kebudayaan maka yang kita bicarakan adalah ekonomi kerakyatan. Di mana nilai-nilai ekonomi sama sekali tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai budaya. Berkembangnya ekonomi kerakyatan tidak perlu didorong-dorong oleh siapa pun. Sebab ekonomi kerakyatan sesungguhnya merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia.

Bersamaan dengan itu, ekonomi kerakyatan juga tidak perlu dihalang-halangi dengan berbagai peraturan yang mendesak. Dalam ekonomi kerakyatan bukan hanya sebuah perekonomian untuk rakyat, melainkan lebih pada perekonomian yang berasal dari rakyat. Karena itu mau tidak mau ekonomi kerakyatan adalah sebuah aktivitas budaya.

Untuk memperbaiki keadaan ekonomi di masa depan, maka ekonomi kerakyatan harus diberdayakan di mana perlu juga dibarengi dengan upaya mengarahkan koperasi sebagai penunjang sektor pertanian dan agroindustri. Dengan memperhatikan basis dukungan sumber daya alam yang berlimpah, telah terbukti mampu menghidupi mayoritas rakyat Indonesia. Pengembangan sektor pertanian dan agroindustri yang berbasiskan sumber daya alam merupakan pemacu yang andal bagi pemulihan perekonomian Indonesia.

Baca Juga

Rekomendasi untuk kamu