Kupang, detak-pasifik.com- Pada paripurna pendapat akhir yang digelar pada Senin, 13 Januari 2025, Fraksi Partai Demokrat DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi NTT.
Dalam kesempatan tersebut, Juru Bicara Fraksi Demokrat DPRD NTT, Astra Blandina Gaidaka, memaparkan beberapa isu penting yang harus mendapat perhatian serius, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat luas.
Peningkatan Kasus DBD dan Rabies
Pertama, Fraksi Demokrat menyampaikan keprihatinan atas peningkatan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD), termasuk di Kabupaten Sabu Raijua yang telah ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). DBD yang menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat, terutama anak-anak, memerlukan respons cepat dan koordinasi dari berbagai pihak. Selain itu, Fraksi Demokrat juga mendesak pemerintah untuk lebih serius dalam menangani masalah rabies yang terus meluas, khususnya di Kota Kupang dan wilayah daratan Timor.
Tanggap Bencana dan Mitigasi
Fraksi Partai Demokrat turut menyoroti bencana hidrometeorologi yang melanda hampir seluruh wilayah NTT, terutama Kabupaten Malaka, TTS, Ende, dan Manggarai Timur. Fraksi ini menekankan pentingnya koordinasi yang lebih efektif antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penanganan bencana. Selain itu, mereka mendesak penguatan sistem peringatan dini dan edukasi bencana untuk mempercepat pemulihan pasca-bencana.
Program Gizi dan Pendidikan
Selanjutnya, Fraksi Demokrat menuntut Pemerintah Provinsi NTT untuk segera menyalurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 748 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum terealisasi. Program ini diharapkan dapat meningkatkan pemenuhan gizi bagi masyarakat, khususnya yang membutuhkan. Fraksi Demokrat juga mengusulkan pengaktifan kembali Unit Pelaksana Teknis (UPT) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya di daerah terpencil.
Pembangunan Monumen Pancasila dan Peningkatan Ekonomi Lokal
Selain itu, Fraksi Partai Demokrat mendukung penuh pembangunan lanjutan Monumen Pancasila di Bolok sebagai simbol persatuan bangsa dan peningkatan pemahaman nilai-nilai Pancasila. Mereka berharap monumen ini juga dapat menjadi ikon wisata yang mendukung perekonomian lokal. Fraksi ini juga mendesak agar proyek ini dilakukan secara transparan dengan memperhatikan dampak lingkungan dan sosial.
Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Masyarakat
Fraksi Demokrat juga mengusulkan pengembalian lahan PT Semen Kupang kepada Pemerintah Provinsi untuk dimanfaatkan dalam pembangunan daerah. Pengelolaan lahan ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang, baik untuk sektor ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Mereka juga mendorong pengelolaan yang transparan untuk memastikan keberlanjutan manfaat bagi masyarakat.
Dukungan terhadap Ranperda yang Diajukan
Meski mengkritisi sejumlah isu penting, Fraksi Demokrat tetap memberikan dukungan penuh terhadap lima Ranperda yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi NTT, yaitu:
1. Ranperda Pengelolaan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum
2. Ranperda Tugas Belajar dan Bantuan Belajar
3. Ranperda Penyelenggaraan Penanaman Modal
4. Ranperda Penyelenggaraan Transportasi, dan
5. Ranperda Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah NTT. (Juan Pesau)