Kupang, detakpasifik.com – Meski Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) NTT sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang tidak mendapatkan kucuran dana APBD memadai, tetapi semangat Kesbangpol tetap tekad menyala-nyala, terutama untuk mempersiapkan dengan baik penyelenggaraan Hari Lahir Pancasila 1 Juni yang direncanakan dirayakan secara nasional di Ende tahun ini.
Semua persiapan untuk menuju ke peristiwa perayaan itu secara administratif telah rampung. Bahkan surat Gubernur NTT, Viktor B Laiskodat, telah dikirim ke Presiden Oktober 2021. Tetapi belum ditanggapi. Karena itu pelaksanaan Harlah Pancasila 1 Juni di Ende tinggal tunggu tanggapan Jakarta dan segala urusan ikutan lain seperti dana sharing bersama. Dana sharing bersama itu, ialah dana kabupaten, provinsi dan dana pusat. Tetapi rencananya total anggaran yang disediakan senilai Rp8,3 miliar.
Rencana penting itu diungkapkan Kepala Badan Kesbangpol NTT, Ir. John Octavianus, M.M di ruang kerjanya, Kamis (10/2/2022) tatkala menggelar diskusi dan dialog dengan para tim Staf Khusus Gubernur NTT. Para Staf Khusus yang berkesempatan hadir, masing-masing Dr. Immanuel Blegur, Dr. Markus Hage, dr. Stef B Seran, Anwar Pua Geno, S.H dan Pius Rengka. Pertemuan itu dipandu Ketua Rombongan Staf Khusus Anwar Pua Geno, S.H.
Menurut John Octavianus, semua rencana dan urusan administratif terkait dengan rencana harlah itu sesungguhnya telah rampung. Surat Gubernur NTT pun sudah dikirim Oktober 2021. Informasi yang diperolehnya dari sumber resmi di Jakarta menyebutkan, surat Gubernur NTT itu telah didisposisi Presiden Jokowi untuk ditindaklanjuti. Surat gubernur tersebut telah diteruskan ke Menteri Sekretaris Negara dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dipimpin oleh Prof. Dr. (HC) Megawati Soekarno Putri.
Dalam skenario acara yang bakal digelar di Ende itu, puncak perayaan harlah digelar siang 1 Juni 2022, tetapi sebelumnya akan ada beberapa serial acara terkait seperti pawai laut dari Pulau Ende menuju Kota Ende, lalu ada simposium tentang makna peringatan hari lahir dan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kontemporer.
Semua acara itu diharapkan akan dihadiri oleh semua gubernur dari semua provinsi di Indonesia, dan para bupati di NTT. Rencananya, malam hari, akan dihibur oleh band papan atas Indonesia, group Band Slank. Slank membawakan lagu-lagu perjuangan bernuansa kerukunan, kebangsaan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Terkait rencana ini, kata Kaban Kesbangpol, dana persiapan dan pelaksanaan total Rp8,3 miliar yang diharapkan diperoleh dari sharing antara Kabupaten Ende sebagai tuan rumah, provinsi dan pemerintah pusat. Karena itu, dalam fase persiapan itu, komunikasi ke kabupaten dan Jakarta terus dilakukan.
Menjawab pertanyaan Staf Khusus Gubernur, dr. Stef B Seran, terkait besaran pagu anggaran APBD untuk seluruh persiapan dan kegiatan akbar ini, John Octavianus menyebutkan, total yang digelontorkan untuk persiapan dan pelaksanaan simposium Rp500.000.000.
Sedangkan Pemda Ende menyiapkan Rp250.000.000 untuk persiapan lokasi pelaksanaan dan keamanan. Sedangkan sisanya, diharapkan diperoleh dari dukungan pemerintah pusat dan pihak ketiga yang sah.
John Octavianus menginformasikan, dana yang lewat melalui Kesbangpol berjumlah Rp16 miliar lebih, tetapi rinciannya adalah sebagai berikut: untuk Fokompinda Rp6 miliar, Parpol Rp2,67 miliar, FKUB Rp250.000.000, gaji pegawai Rp5,6 miliar dan sisanya Rp1,6 miliar. Dengan postur anggaran seperti itu, dapat dikatakan Kesbangpol tidak memiliki kegiatan lain kecuali rutin dalam kantor yaitu melayani administrasi dari organisasi sosial kemasyarakatan yang menjadi urusan administratif di lingkungan Kesbangpol.
Dana parpol
Dana yang digelontorkan untuk partai politik ditentukan oleh jumlah perolehan suara dari partai politik yang berhasil duduk di kursi legislatif. Karena itu, parpol yang perolehan suara terbanyak akan mendapatkan dana bantuan pemerintah. Tetapi dana tersebut, fungsinya untuk melancarkan salah satu dari tiga belas fungsi kunci partai politik yaitu pendidikan politik.
Disinyalir banyak partai politik tidak menjadikan dana ini untuk kepentingan pendidikan politik sebagaimana tujuan bantuan tersebut. Tetapi tangan Kesbangpol tidak dapat mengontrol penggunaannya, karena Kesbangpol hanya melakukan kontrol adminstratif belaka, tetapi tidak melakukan kontrol tentang substansi aktivitas parpol.
Meski ada sinyalemen demikian, tetapi indeks demokrasi NTT termasuk salah satu provinsi dengan indeks demokrasi yang cukup tinggi, kata Kaban Kesbangpol. Menurutnya, indeks demokrasi NTT menyentuh angka 81,7 persen. Itu artinya, kondisi demokrasi di NTT berlangsung bagus. Jika angka persentase ini hanya dilihat melalui konteks peran partai politik, maka partai politik di NTT telah mengerjakan fungsinya dengan baik. Pertumbuhan indeks demokrasi di NTT memang mengalami dinamika fluktuatif.
Misalnya tahun 2018 indeks Demokrasi NTT, 82% dalam skala takaran nasional, 80% tahun 2019, 76% tahun 2020 dan tahun 2021 indeks demokrasi NTT menyentuh angka 81,7%.
Mencermati kecenderungan persentase itu, diharapkan tahun-tahun akan datang kondisi dan indeks demokrasi di NTT terus mencapai puncak. Tetapi indeks demokrasi harus beriringan dengan turunnya indeks kemiskinan di NTT.
Pada kesempatan dialog itu, para Staf Khusus Gubernur NTT mempertanyakan juga kondisi sejumlah ormas yang ada di NTT terkait dengan isu-isu ideologi radikal dan anasir tindakan intoleransi. Menurut John yang didampingi para stafnya, pihaknya selalu berkoordinasi dengan unsur-unsur terkait di kepolisian, intel dan militer, untuk terus memantau gerak-gerik semua ormas yang ada di NTT. Tetapi yang menarik ialah jumlah ormas di NTT.
Dia menyebutkan, jumlah ormas di seluruh NTT sebanyak 1000. Kabupaten Ende hanya memiliki 30 ormas, sedangkan di Lembata ada 90 ormas. Jumlah ini menarik karena Ende adalah kabupaten jauh lebih tua dibandingkan dengan Kabupaten Lembata. Belum diketahui pasti mengapa Ende hanya memiliki 30 ormas. Tetapi, dia juga mensinyalir, banyak ormas yang juga tidak lagi jelas kegiatannya dan bahkan tidak pernah diketahui lagi alamat kantor dan kegiatannya. Karena itu ke depan mungkin akan dicermati lagi agar ormas-ormas ini perlu dievaluasi.
(dpr)
