Kupang, detakpasifik.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Timur (NTT) diharap menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Sebagai penyelenggara, KPU bukan saja bertanggung jawab terkait hal teknis, tetapi juga terhadap desain penyelenggaraan Pilkada atau Pemilu sampai terpilihnya pemimpin bermutu dan berintegritas.
Hal itu disampaikan Gubernur NTT Viktor Laiskodat saat pertemuan bersama Ketua KPU NTT Thomas Dohu yang didampingi anggotanya, Yosafat Koli, Lodowic Frederic, Jefri Galla, dan Fransiskus Vinsen Diaz, Sekretaris KPU Adwijaya Bhakti, Kepala Bagian Humas KPU Agus Ola Paon, dan Kepala Bagian Perencanaan KPU Melania Hege.
Hadir juga Staf Khusus Gubernur bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Anwar Pua Geno, Staf Khusus Gubernur bidang Komunikasi Publik Pius Rengka, dan Staf Khusus Bidang Pemerintahan dan Organisasi David B. W. Pandie.
Pertemuan di Ruang Kerja Gubernur, Senin, 6 Februari 2023 itu untuk mengoordinasi dengan Pemerintah Provinsi terkait anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2024 mendatang.
“KPU NTT dan jajarannya diharapkan mampu bekerja lebih profesional agar dapat melahirkan pemikiran cerdas,” kata Gubernur Viktor dalam keterangannya. Menurutnya, para anggota mesti berbagi pengalaman dalam bekerja. Itu adalah kontribusi kecil tetapi penting bagi pelaksanaan Pilkada.
KPU NTT
Ketua KPU NTT Thomas Dohu menyampaikan berbagai tahapan Pemilu yang telah dilaksanakannya sejak 14 Juni 2022 sampai Februari 2023.
Dimulai dari 11 tahapan pencalonan DPD RI, khususnya verifikasi dukungan terhadap para calon anggota DPD dari NTT. Terdapat 23 bakal calon yang mendatanginya untuk menyerahkan syarat dukungan minimal.
“18 bakal calon diterima karena memenuhi syarat dukungan minimal, dan 17 bakal calon memasuki tahapan verifikasi faktual dukungan, dan 1 bakal calon dinyatakan tidak memenuhi syarat,” kata Thomas Dohu.
Sementara itu, tahapan pencalonan anggota legislatif hanya menunggu penetapan daerah pemilihan NTT.
Penyelenggaraan lanjutan lainnya, kata Thomas, sudah dibentuk sampai di tingkat desa. Telah membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 315 kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) terbentuk di 3.424 desa.
“Saat ini tengah dilakukan penataan TPS untuk jumlah keseluruhannya yang akan diinformasikan pada tanggal 11 Februari 2023 mendatang,” lanjutnya.
Anggaran Pilgub 2024
Terkait Pilgub 2024 Thomas mengatakan bahwa dibutuhkan dana sebesar 340 miliar lebih. Atau mengalami kenaikan sebesar 9 persen dari anggaran Pilgub 2018, sebanyak 314 miliar. Hal itu demi kelancaran dan kesuksesan Pilkada mendatang.
Menanggapi hal tersebut, sebagai dukungan, Gubernur Viktor akan mengundang seluruh bupati dan wali kota di NTT untuk berdiskusi dan memutuskan besaran anggaran yang dibutuhkan demi penyelenggaraan Pilgub.
(dp/bap)