Kupang, detakpasifik.com – Ada dugaan, kuota haji untuk wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) diisi oleh jemaah haji dari daerah lain. Sementara, kuota haji asal NTT sangat terbatas. Hanya 305 orang.
Menyikapi dugaan itu, Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat meminta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Provinsi NTT untuk membenahi secara serius pengaturan kuota haji asal NTT.
Informasi kuota haji diisi jemaah dari luar NTT diketahui Gubernur Viktor setelah mendapatkan laporan salah satu ketua kloter jemaah haji asal NTT.
Bahwa, ditemukan jemaah haji asal NTT yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Sangat aneh.
“Saya mendapat laporan dari salah satu ketua kloter jemaah haji asal NTT bahwa banyak jemaah haji asal NTT tidak bisa berbahasa Indonesia, pakai bahasa yang tidak dimengerti. Juga ditemukan kiriman koper kosong dari Kupang yang diambil di Surabaya. Banyak jemaah haji di NTT yang naik pesawat dari Surabaya. Pak Kakanwil, tolong cek hal ini secara serius. Hal-hal begini harus kita bersihkan dan benahi,” kata Gubernur Viktor dalam keterangan yang disiarkan Biro Administrasi Pimpinan NTT saat beraudiensi dengan Kakanwil Kemenag, Kamis (18/8/22).
Dia mengatakan, hal itu sebenarnya tidak menjadi masalah. Jika, jemaah haji itu saudara-saudara kita dari daerah lain yang sudah lama bermukim di NTT. Mencari nafkah, dan turut membangun perekonomian NTT. Dan menjadi penduduk NTT.
Kuota terbatas
Namun, menjadi masalah, jika jemaah haji itu dari daerah lain, dan hanya menumpang kemudian mengambil jatah kuota haji asal NTT.
“Kuota kita sudah sangat terbatas, dan banyak masyarakat kita yang sudah kumpulkan uang bertahun-tahun untuk pergi naik haji. Tolong sampaikan hal ini kepada menteri dan dirjen yang urus hal ini supaya diperhatikan secara serius,” kata tegas Gubernur Viktor.
Gubernur menyatakan, penetapan kuota dan syarat-syaratnya memang menjadi tanggung jawab dan wewenang pemerintah pusat. Namun, kementerian agama provinsi harus terlibat aktif melakukan verifikasi. Jangan hanya berpatokan pada pemenuhan syarat administratif.
Kepada Kakanwil Kemenag, dia menyampaikan untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah Kota Kupang dan dinas kependudukan catatan sipil untuk lakukan verifikasi faktual di lapangan.
“Cek KTP-nya dan tinggal di mana di Kota Kupang. Ini jadi dasar laporan dan bukti kita ke Menteri Agama. Tidak perlu takut untuk lakukan pembenahan, saya dukung penuh untuk ini. Sesudah itu koordinasikan juga ke bupati di seluruh NTT untuk lakukan verifikasi faktual di lapangan untuk tahu apakah jemaah haji yang sudah berangkat itu benar menetap di NTT atau tidak,” katanya.
“Ini yang terakhir supaya tahun depan kuota haji NTT betul-betul diisi oleh penduduk yang sungguh menetap di NTT,” tegasnya.
Kuota Polri-TNI
Gubernur Viktor menjelaskan persoalan ini ia akan sampaikan kepada Presiden Jokowi. Termasuk soal kuota -penetapan calon anggota Polri dan TNI agar benar-benar diisi oleh orang NTT.
“Jangan orang dari daerah lain yang ambil jatah kuota dari NTT,” tegas Gubernur Viktor.
Kepala Kantor Kementerian Agama NTT, Reginaldus Saferinus Serang menyatakan akan segera berkoordinasi dengan pemerintah kota dan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk melakukan verifikasi faktual di lapangan terkait jemaah haji asal NTT yang sudah berangkat tahun 2022 ini.
“Kami memang hanya berpatokan pada syarat administrasi yang telah ditetapkan yakni KTP. Kami berjanji akan menindaklanjuti arahan Bapak Gubernur ini,” kata Regi Serang.
Hadir pada kesempatan itu, Staf Khusus Gubernur Bidang Komunikasi, Pius Rengka, Staf Khusus Bidang Hubungan Antar Lembaga, Anwar Pua Geno, Asisten Pemerintahan, Erni Usboko, Kadis Perindustrian dan Perdagangan NTT, Nasir Abdullah, Kepala Bidang Haji dan Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Provinsi NTT, Husen Anwar, Sub Koordinator Umum dan Humas Kantor Kementerian Agama NTT, Yoseph Lengari.
(dp/apd)
