detakpasifik.com – Mantan Ketua PMKRI Kupang, Frans Sukmaniara, dipilih untuk memimpin Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) di NTT untuk periode 2021-2026. Ketua Umum PKN menyerahkan Surat Keputusan itu di Jakarta, Kamis (20/1/2022).
Mantan anggota DPRD Manggarai Barat (Mabar) tiga periode, Fransiskus Sukmaniara akhirnya dipilih menjadi Ketua Pimpinan Daerah (Pimda) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) periode 2021-2026 melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional PKN No. 012/SK/PIMNAS-PKN/I/2022 yang ditandatangani Ketua Umum PKN Gede Pasek Suardika dan Sekretaris Jenderal Dr Sri Mulyono. Penyerahan Surat Keputusan (SK) tersebut bersamaan dengan penyerahan SK seluruh Pimpinan Cabang (Pimcab) PKN seluruh NTT.
Kepada detakpasifik.com, mantan Ketua Partai Demokrat Manggarai Barat itu mengatakan, keputusan Pimnas menunjuk dirinya menjadi Ketua Pimda PKN NTT adalah suatu kehormatan sekaligus tantangan dan tanggung jawab besar dalam membesarkan PKN di seluruh NTT.
“Keputusan ini suatu kehormatan bagi saya pribadi sekaligus suatu tantangan dan tanggung jawab besar dalam membesarkan PKN di bumi NTT,” kata Frans Sukmaniara.
Dikatakannya, sebagai partai baru PKN optimis akan mendapat tempat di hati masyarakat NTT khususnya, dan Indonesia umumnya. Sebab PKN hadir di Nusantara untuk menjembatani kepentingan masyarakat yang selama ini belum terakomodir dalam politik. “PKN hadir di nusantara ini untuk menjembatani kehendak rakyat yang tidak terakomodir kepentingannya dalam politik,” ujar Frans.
Frans Sukmaniara adalah mantan pendiri Partai Demokrat di NTT. Dia mengatakan, sebagian besar masyarakat di negeri ini telah terpinggirkan perannya dalam politik. Karena itu, PKN hadir untuk memberikan ruang bagi mereka. Ia pun mengajak masyarakat Indonesia, khususnya warga bangsa yang ada di NTT untuk bersama-sama, bergotong-royong, membangun Partai Kebangkitan Nusantara.
Ketua Umum PKN, Gede Pasek Suardika, saat memberikan arahannya kepada seluruh pengurus Pimda dan Pimcab se-NTT mengatakan, PKN sudah diberikan badan hukum secara sah oleh Kementerian Hukum dan Ham meskipun partai ini hadir belakangan di negeri ini. Dengan terbitnya SK Menkumham ini kita telah melewati etape pertama dari tiga etape yakni SK Menkumham, lolos dalam proses verifikasi dan etape terakhir berhasil dalam Pemilu 2024 mendatang.
“Ini harus menjadi keyakinan kita bersama bahwa melalui pemberian nama ibu kota baru Nusantara mendapatkan instensif elektoral bagi PKN,” kata mantan Sekretaris Jenderal Partai Hanura dan mantan pengurus teras Partai Demokrat nasional ini.
Lebih lanjut mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menjelaskan, mudah-mudahan tanda-tanda alam seperti ini membawa kebaikan bagi PKN. Untuk itu lanjut Gede Pasek, seluruh keluarga besar PKN harus memiliki kesamaan pandangan kenapa partai ini diberi nama Partai Kebangkitan Nusantara dan berbeda dengan partai lain, karena hanya PKN yang menggunakan nama Nusantara dan ini menjadi keuntungan bagi kita.
Kecuali itu, PKN juga hadir untuk mengembalikan kejayaan Nusantara yang dulu para nenek moyang kita pernah berjaya. “Intinya kehadiran PKN ini ingin membangkitkan kembali kejayaan Nusantara dahulu sehingga jadi menjadi perjuangan kita saat ini dan ke depannya,” papar Pasek. Mantan anggota DPD RI ini berharap bila nanti PKN diberi kepercayaan untuk memimpin bangsa ini, PKN akan mengembangkan kembali kejayaan Nusantara sesuai keadaan bangsa dan dunia saat ini. Pasek berpesan seluruh kader PKN di NTT berkerja serius dengan prinsip gotong royong dan berdikari demi memajukan PKN.
Hal serupa dikatakan Koordinator Wilayah NTT, Bali dan NTB, Agustinus Lesek. Dia berharap para kader PKN di seluruh wilayah NTT berjuang bersama membesarkan PKN dengan semangat Mireka Satata bersatu dalam persahabatan.
“Pesan saya kepada seluruh kader PKN di NTT agar mari kita bersatu berjuang bersama membesarkan PKN dengan semangat bersatu dalam persahabatan,” kata Gusti Lesek.
Secara terpisah Sekretaris Dewan Pakar Pimnas PKN, Maksimus Ramses Lalongkoe mengatakan, PKN didirikan bukan sekadar hadir, tetapi hadir dengan membawa warna baru dalam kancah perpolitikan Indonesia. Karena itu, pengamat politik dan jurnalis antv ini meyakini PKN menjadi salah satu partai peserta pemilu 2024 mendatang.
“Saya hanya mengatakan PKN ini bukan hanya sekedar hadir tapi benar-benar hadir membawa warna baru dalam kanca politik di Indonesia, dan PKN yakin bisa menjadi salah satu partai peserta pemilu 2024 mendatang,” kata Ramses.
Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) sah menjadi partai politik, setelah resmi mengantongi Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) tertanggal 7 Januari 2022 lalu. Penyerahan SK Kemenkumham kepada pengurus PKN dilakukan bertepatan dengan pengesahan UU Ibu Kota Negara (IKN) di Gedung DPR RI, Selasa 18 Januari 2022.
SK Kemenkumham tersebut dijemput Sekjend PKN Sri Mulyono, Wakil Ketua Umum Gerry H Hukubun, Direktur Eksekutif Made Sudana serta Wakil Direktur Eksekutif Abdul Aziz Muslim, di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham.
Penyerahan SK Kemenkumham ini memang secara teknis sedikit molor dari tanggal penerbitan SK. Dan tanpa diduga, justru dilakukan bersamaan dengan pengesahan UU IKN dan sahnya nama Nusantara sebagai nama Ibu Kota Negara yang baru.
“Kami meyakini, semesta ikut bekerja sehingga kesan kebetulan yang ada, justru sebenarnya penguat motivasi untuk totalitas berjuang membangkitkan kembali kejayaan Nusantara,” kata Gerry H Hukubun.
(pr/dp)
