Jakarta, detak-pasifik.com- Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri, memberikan instruksi tegas kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partainya untuk tidak ikut serta dalam kegiatan retret yang rencananya akan digelar di Magelang. Keputusan ini diambil setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, yang ditanggapi oleh partai dengan menyebut adanya kriminalisasi hukum terhadap Hasto.
Perintah tersebut tertuang dalam sebuah surat instruksi harian yang dikeluarkan oleh Megawati dengan nomor 7294/IN/DPP/II/2025, tertanggal 20 Februari 2025. Surat yang juga tersebar di sejumlah grup media sosial ini berisi dua poin penting yang harus dipatuhi oleh seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari PDIP.
Pada poin pertama, Megawati menginstruksikan agar semua kepala daerah dan wakil kepala daerah menunda keberangkatan mereka ke Magelang, tempat dilangsungkannya kegiatan retret pada 21 hingga 28 Februari 2025. Bagi mereka yang sudah berada dalam perjalanan menuju kota tersebut, diminta untuk segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.
Sementara itu, pada poin kedua, Megawati menekankan agar seluruh kepala daerah tetap menjaga komunikasi aktif dan siap siaga mengikuti perintah melalui panggilan komando (commander call) yang bisa dilakukan kapan saja jika diperlukan.
Keputusan ini diambil sebagai respon terhadap penahanan Hasto Kristiyanto yang dipandang oleh PDIP sebagai bentuk kriminalisasi.** (JP)
