Kupang , detak-pasifik.com- Kader Partai NasDem di Nusa Tenggara Timur (NTT) kini tengah berada di bawah sorotan pemberitaan media lokal yang menyebutkan nama mereka terkait dengan dugaan keterlibatan dalam upaya perampokan di Bank NTT melalui kredit fiktif.
Pemberitaan ini menambah polemik yang belakangan muncul seiring dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Bank NTT yang dijadwalkan pada 14 November 2024. Kader NasDem NTT yang disebut-sebut dalam pemberitaan tersebut antara lain Sekretaris DPW NasDem NTT, Yohana Lisapaly, dan Susana Ay, pengurus NasDem Kota Kupang.
Tudingan ini semakin menghangat dengan narasi yang mengaitkan kedua nama kader NasDem tersebut dengan pertemuan dengan Penjabat Gubernur NTT, Andriko Noto Susanto, yang juga disebut-sebut melibatkan pembahasan terkait Bank NTT. Pemberitaan yang berkembang kemudian mengarah pada anggapan adanya kepentingan politik yang lebih luas, termasuk dugaan adanya upaya untuk mendanai calon tertentu dalam Pilkada NTT 2024.
NasDem NTT Sebut Pemberitaan Hoaks dan Fitnah
Menanggapi pemberitaan yang berkembang, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPW NasDem NTT, Aleks Ofong, dengan tegas membantah semua tuduhan tersebut. Dalam sebuah wawancara yang berlangsung melalui sambungan telepon dari NasDem Tower di Jakarta pada Senin, 11 November 2024, Ofong menyebut pemberitaan tersebut sebagai “hoaks” dan “fitnah yang keji”. Ia menegaskan bahwa partainya selalu berpegang pada prinsip etika dan integritas dalam setiap kontestasi politik, termasuk dalam Pilkada yang akan datang.
“NasDem selalu berkontestasi dengan santun, beretika, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan. Kami tidak pernah menggunakan cara-cara yang tidak terhormat untuk meraih kemenangan dalam kontestasi politik,” ujar Ofong, yang juga merupakan mantan Wakil Ketua DPRD NTT ini.
Lebih lanjut, Ofong menambahkan bahwa NasDem percaya pada empat kekuatan utama dalam memenangkan Pilkada, yakni kekuatan figur, pesan, sistem, dan pergerakan.
“Kami lebih mengutamakan kampanye berbasis gagasan dan visi-misi, bukan kampanye yang penuh dengan fitnah dan manipulasi,” katanya.
Ofong mengungkapkan keprihatinannya atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh pemberitaan yang tidak terverifikasi tersebut. Menurutnya, informasi yang tersebar luas melalui media, baik di platform digital maupun cetak, dapat merusak reputasi partai dan individu yang disebut-sebut dalam pemberitaan tersebut tanpa adanya klarifikasi yang memadai.
“Kami meminta agar media yang telah memuat nama-nama kader NasDem untuk segera memberikan klarifikasi dan memulihkan nama baik mereka. Pemberitaan tanpa konfirmasi jelas bisa merusak integritas, baik partai maupun individu,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa media harus bertanggung jawab atas pemberitaan yang disebarkan, terlebih jika informasi yang disajikan bersifat anonim dan tidak terverifikasi.
Ofong juga mengingatkan pentingnya peran media sebagai pilar demokrasi yang seharusnya berfungsi untuk menyampaikan informasi yang akurat dan edukatif.
“Media harus menjadi mercusuar kebenaran. Jangan sampai media justru menjadi alat untuk menyebarkan fitnah,” katanya.
Meskipun NasDem merasa bahwa berita tersebut adalah bagian dari upaya delegitimasi, Ofong menegaskan bahwa mereka tidak peduli dengan motif di balik pemberitaan itu.
“Kami tidak mau tahu apa motif di balik pemberitaan ini. Kami hanya peduli pada kebenaran dan keberanian untuk mengungkapkan fakta yang sesungguhnya,” ungkapnya.
Untuk diketahui, Polemik ini berawal dari informasi yang beredar mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Bank NTT yang terkesan mendadak dan disinyalir berkaitan dengan kepentingan politik di Pilkada 2024.
Beberapa sumber internal yang dikutip oleh media, termasuk di lingkungan Kantor Gubernur NTT dan Bank NTT, menyebutkan adanya pertemuan antara Penjabat Gubernur NTT, Andriko Noto Susanto, dengan beberapa kader NasDem, termasuk Yohana Lisapaly dan Susana Ay. Pertemuan ini disebut-sebut terkait dengan rencana strategis Bank NTT.
Namun, bagi NasDem, tudingan ini adalah bagian dari serangan yang tidak berdasar dan tidak etis.
“Kami menghormati proses demokrasi yang ada. Apa yang kami lakukan adalah untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi masyarakat NTT, bukan untuk kepentingan politik sempit,” tegas Ofong. *** (Juan Pesau/TM)
