Kupang, detakpasifik.com – Pandemi Covid-19 yang memicu pemberlakuan pembatasan sosial dan kerja dari rumah, diakui telah memengaruhi pemerintah terutama pada penyelenggaraan pelayanan publik. Namun, di sisi lain, pandemi membuka terciptanya perubahan seperti pengembangan digitalisasi terhadap pelayanan publik yang akan mendorong kecepatan, efektivitas dan efisiensi pelayanan.
Amiq Ikmal Shihabbbuddin, Ketua Umum HIMAISTRA Fisip Universitas Jember mengatakan, sekarang, segala aspek membutuhkan digitalisasi untuk meningkatkan sistem pelayanan publik ke arah yang lebih baik.
Namun, di Indonesia, pelaksanaan digitalisasi masih terhambat karena sumber daya manusia yang masih terbatas, serta sistem yang masih ‘jadul’ dan regulasi tanpa inovasi. Karenanya, mendorong digitalisasi itu, kata Aqmil, perlu perubahan kebijakan, pengembangan server dan manajemen sumber daya manusia yang tepat.
“Mindset inovasi milenial, arahan kebijakan dan digitalisasi,” katanya, perlu dirubah.
Hal itu disampaikan dalam webinar Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPRO) Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Nusa Tenggara Timur. Seminar daring ini di bawah tema “Kebijakan Publik dalam Masa Pandemi Covid-19 dari Perspektif Mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara” pada Sabtu, 9 Oktober 2021.
Ketua HMPRO Ilmu Administrasi Negara Fisip Undana, Maden Raden Noel menyatakan, di tengah situasi pandemi Covid-19, pemerintah perlu membentuk kolaborasi lintas sektor dalam penanganan Covid-19.
Dan salah satu upaya yang telah dilakukan adalah dibentuknya gugus tugas percepatan penanganan Covid-19. Pembentukan itu diyakini, membantu memulihkan ekonomi, peningkatan pendidikan dan memulihkan pariwisata yang terdampak dengan: menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan, mengoordinasi pelaksanaan kegiatan percepatan, pengawasan, pengerahan kekuatan dan terakhir, pelaporan hasil pelaksanaan.
Senada, Albert Jehoshua, Ketua BEM Fisip Universitas Diponegoro sekaligus co-founder ceritawargalokal mengatakan, bukan hanya pemerintah, peran masyarakat juga dibutuhkan dalam penanganan Covid-19.
Apalagi, kendala dalam pelaksanaan kolaborasi penanganan Covid-19 adalah kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Tidak hanya itu, masyarakat perlu menyesuaikan diri dengan keterbatasan pelaksanaan pelayanan publik secara langsung. Di mana, pelayanan publik kini mengandalkan teknologi yang membantu hindari kerumunan yang berpotensi tingkatkan penyebaran virus.
“Hal itu dapat dilakukan dengan mendorong digitalisasi penuh transparansi dan akuntabilitas melalui partisipasi aktif masyarakat, yang diimbangi SDM yang memadai, jaminan keamanan data dan pemerataan akses internet di seluruh wilayah Indonesia,” ungkapnya.
“Inovasi terkait pelayanan publik harus mengikuti perkembangan yang ada, sehingga pelayanan publik mampu beradaptasi dan tetap berjalan dengan baik,“ ujar Presiden BEM Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Batis Reka Guliwan, salah satu pemateri yang menuntut pemerintah untuk berinovasi terhadap sistem pelayanan publik.
Diketahui, seminar daring mendorong kemajuan pelayan publik ini diikuti oleh 622 peserta dengan menggunakan zoom meeting dan disiarkan langsung melalui Youtube.
Hadir dalam kegiatan, Dekan Fisip Undana, Dr. Melkisedek N. B. C. Neolaka, M.Si, Kaprodi Ilmu Administrasi Negara Undana, Hendrik Toda, S.Sos, M.Si, serta para dosen Ilmu Adminstrasi Negara. (dp)
