Tulisan sederhana ini menyebutkan beberapa kabupaten di Timor dan satu di Flores sebagai objek amatan para pengamat dan politisi.
Oleh Pius Rengka
Tahun 2023, tahun padat politik. Meski pemilihan bupati dan wali kota masih akan berlangsung November 2024, tetapi nama para calon bupati dan wali kota dalam status gosip tersembul perlahan-lahan di berbagai panggung politik di daerah.
Tulisan sederhana ini menyebutkan beberapa kabupaten di Timor dan satu di Flores sebagai objek amatan para pengamat dan politisi. Saya sendiri mencatat beberapa informasi yang muncul menyusul masa berakhirnya sejumlah bupati dan wali kota di NTT.
Di daratan Timor, Kota Kupang menjadi salah satu wilayah politik paling didih. Pengalaman Kota Kupang ditengarai para pengamat sebagai wilayah amat langka incumbent terpilih ulang. Karena itu, demikian mitos politik, meski Jonas Salean dan Jefri Riwu Kore telah menoreh banyak program pembangunan, tetapi para pengamat meragukan keduanya terpilih kembali. Saya sendiri tidak percaya mitos ini.
Saya berpendapat, pemilihan pemimpin politik (termasuk Wali Kota Kupang) ditentukan arah koalisi kekuatan konfigurasi politik pendukung yang dikemas melalui isu-isu politik para aktor. Sebagai misal, Jonas Salean dikenal sebagai tokoh politik Golkar Kota yang mumpuni mengurus birokrasi. Latar belakang pengalamannya di birokrasi profesional. Apalagi pada elektorasi pemilihan legislatif, Jonas Salean mendapuk banyak dukungan pemilih. Jonas Salean masih mempesona para pemilih radikalnya.
Salah satu dan mungkin satu-satunya ancaman yang melilit Jonas ialah kasus pidana tanah di kota ini. Tiap degup pemunculannya di publik, isu ini selalu diangkat terutama oleh kaum lawan politik, meski keputusan penegak hukum telah dinyatakan tuntas. Tetapi itulah politik. Masa silam seseorang selalu dikenang dan disegarkan kembali lalu disodorkan ke panggung publik.
Sedangkan Jefri Riwu Kore, meski relatif lemah di urusan birokrasi, tetapi tokoh ini kuat membangun opini di lapisan masyarakat tengah bawah menyusul sejumlah gerai pembangunan selama kepemimpinannya. Salah satu bukti yang dikemukakan (bahkan berulang kali) oleh para suporternya ialah bahwa arus dukungan politik kepada tokoh ini membludak.
Baca juga:
- Wali Kota Kupang Menurut Status Terdengar
- Catur Politik di Papan Mainan Wali Kota Baru
- IKMR Mulai Melirik Peluang Kompetisi Wali Kota Kupang
Dukungan personal pengumpulan KTP demi pencalonannya, meruak hingga mencapai 100.000 dukungan KTP. Itu bukti empiris. Metode pengumpulan KTP dalam jumlah itu hanya mengurung waktu tiga bulan. Itu tanda, pesona kepemimpinan Jefri Riwu Kore masih merangsang hasrat dukungan khalayak.
Tak dapat dipungkiri, sejumlah progresi pembangunan telah menjadi saksi bisu bagi keberhasilan pembangunan selama kepemimpinannya. Apalagi Jefri Riwu Kore ditengarai sebagai salah satu dari deretan Wali Kota dan Bupati di Indonesia terbilang berkantong tebal. Dia kaya raya. Dia salah satu wali kota terkaya sepanjang sejarah Wali Kota Kupang. Bahkan dia wali kota terkaya dalam sejarah dibanding para bupati lain di NTT.
Lantaran itu semua mitos politik bahwa incumbent tidak mungkin terpilih ulang amat sangat saya ragukan. Mengapa? Karena sedikitnya tiga hal.
Pertama, perihal elektorasi kepemimpinan politik (termasuk Wali Kota Kupang) tidak hanya berurusan dengan mitos yang irasional, tetapi berurusan dengan tindakan rasional dan motif rasional pemilih.
Sebagaimana dikatakan Gordon Tullock (1976), keputusan pemerintah merupakan bagian dari kegiatan ekonomi yang melayani sekaligus menguntungkan kepentingan rakyat. Jonas dan Jefri sama berprestasi dalam urusan ini. Sekurang-kurangnya Jonas telah merintis perbaikan kepentingan umum di Kota Kupang dan dilanjutkan Jefri Riwu Kore dengan segmen garapan berbeda.
Jika Jonas piawai berurusan dengan birokrasi dan perbaikan jalan lingkungan yang mulai dikerjakan, Jefri memberi donasi cukup besar untuk perbaikan rumah rakyat, listrik penerangan jalan dan tanam potongan pohon di Kota Kupang sambil melanjutkan perbaikan jalan buruk rupa di kota ini.
Jika kini Kota Kupang kian rimbun dan burung-burung mulai terdengar bersiul riang di hari siang, harus diakui itu semua terjadi lantaran jasa kepemimpinan politik Jefri Riwu Kore dan para sekutunya.
Kedua, elektorasi politik terkait pula dengan kekuatan konfigurasi politik. Wujud konkret konfigurasi politik merupakan representasi kekuatan etnik dan agama serta kelompok penekan lain di masyarakat sipil. Tiap konfigurasi politik membentuk pembelahan sosial (social cleavages).
Sedikitnya ada empat aras yang agak waras. Masing-masing representasi kaum klasik, kaum behavioralisme, postmodern dan pastpost-modern.
Kaum klasik selalu berurusan dengan rujukan aturan main, dan pelembagaan politik. Kaum ini berpikir apa partai politiknya, dan apa pula lapisan politik bawahnya. Dengan kata lain, elite merujuk massa, atau massa merujuk elite. Mereka percaya swing voters tak ada bahkan split voters pun nihil. Hitungannya selalu berurusan dengan elite, entahkah itu elite primordial yang akut atau bukan.
Sedangkan kaum behavioralisme selalu berpikir siapa aktornya, apa pula status quo terpasang. Kaum postmo lain lagi. Mereka cenderung mengelola imajinasi kapitalistik dan wacana. Apa gerangan wacana yang ditawarkan para calon dan apa pula bukti empirik yang mendukungnya. Kaum pastpost-modern tidak peduli dengan semua yang diterangkan di atas, tetapi mereka peduli terhadap institutional design.
Semua aliran di atas ikut mendorong metodologi peraihan elektorasi politik. Karena itu mereka masing-masing menimbang kekuatan-kekuatan konfigurasi politik ikutannya yang mengarah pada tindakan memilih atau tidak memilih.
Ketiga, elektorasi politik terkait dengan pengalaman voting. Peter Mair (2014) mengatakan kecenderungan ideologis menjadi basis sikap orang memilih. Sementara itu format peta partai politik masih diraba-raba karena pemilihan umum legislatif mendahului pemilihan bupati wali kota.
Meski demikian sebagai pegangan teoretis, sedikitnya ada empat teori yang menjelaskan cara orang memilih. Masing-masing partisanship atau party identification, sociology voters, prospective voting dan retrospective voting. Ada juga teori leadership syndrome (William Lidle), Patron Client (Karl D. Djickson) dan infra politics – money politics (Sidel, Scott).
Semua kerangka pikir yang ditulis di atas (sungguh teoretis) berlaku juga untuk para aktor lain yang digosipkan akan maju menjadi calon Wali Kota Kupang seperti Christian Mboeik (Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT dari Nasdem), dr. Herman Man (mantan Wakil Wali Kota dua periode), Bobby Fanggidae (Direktur Bank TLM dan Ketua KAGAMA NTT), Alex Foenay (anggota DPRD Provinsi NTT dari unsur Perindo), dan calon yang kian moncer disebut-sebut Penjabat Wali Kota Kupang, George Hadjoh.
Khusus tentang George Hadjoh, tokoh ini tampak kian disirami deburan ombak dukungan massa karena dia sanggup menjahit relasi politik dengan sangat piawai ke aneka sekat. Relasi politik ke struktur kekuasaan di atasnya pun mengalir harmonis, untuk tidak dikatakan amat sangat baik.
Baca juga:
Komunikasi dengan aneka sekat politik di kota ini pun cair. Meski gangguan kelompok minoritas pendukung radikal kaum lain yang terduga lawan politik selalu keras, tetapi dianggapnya hanya sejenis angin berlalu untuk tidak disebut anjing menggonggong kafilah tetap laju berlalu.
Di Kabupaten Kupang nama calon bupati yang relatif sering masuk panggung gosip politik antara lain, Prof. Dr. Daniel Kameo, Ph.D, dr. Messerasi D.P. Ataupah, Drs. Korinus Masneno dan Jerry Manafe. Dua incumbent, dua pendatang baru.
Baca juga: Prof Daniel Kameo: Grand Design Pembangunan Peternakan Harus Mengacu pada Kesejahteraan Rakyat
Prof. Daniel Kameo, misalnya. Tokoh ini secara akademis sangat mumpuni. Dalam urusan konsep pembangunan tak perlu diragukan lagi. Dekan Fakultas Studi Pembangunan Interdisiplin Universitas Kristen Satya Wacana ini dikenal sebagai penasihat ahli di banyak urusan pemerintahan, baik di Jawa Tengah, Papua, Timor Leste dan NTT.
Halnya dr. Messerasi D.P. Ataupah, dia mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Kini dr. Messe, Staf Ahli Gubernur NTT Bidang Pembangunan. Dia, relatif dikenal di kalangan masyarakat.
Begitu pun Korinus Masneno dan Jerry Manafe. Dua tokoh yang disebut belakangan ini kini sedang running memimpin Kabupaten Kupang. Satu-satunya yang tidak memiliki latar partai politik adalah dr. Messerasi Ataupah. Sedangkan lainnya memiliki garis ideologi dengan partai politik tertentu. Prof. Daniel Kameo dan Korinus Masneno dari Nasdem, Jerry Manafe dari Golkar.
Kabupaten Belu
Dua nama kini sedang moncer menjulang ke angkasa raya gosip politik di kabupaten perbatasan itu. Dua nama itu masing-masing dr. Agustinus Taolin, SpPD-KGEH, FINASIM, dokter spesialis penyakit dalam. Lainnya Drs. Zakarias Moruk, Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT yang adalah mantan Penjabat Bupati Belu beberapa tahun silam. Dua nama ini kini sedang menyedot perhatian publik di Belu belakangan ini.
Baca juga:
- Fulan Fehan, Pariwisata dan Cakrawala Gagasan Agus Taolin
- Spirit Kepemimpinan Ahok dan Gerakan Sosial Bupati dr Agus Taolin
Kabupaten Belu juga tak bebas dilanda mitos yang sama dan sebangun dengan mitos politik elektoral Kota Kupang. Tetapi, saya selalu, sebagaimana biasa, tidak percaya pada mitos politik irasional jenis itu sambil meneguhkan kerangka pikir teoretik yang dikemukakan di depan.
Keduanya tidak memiliki latar belakang terlibat aktif di partai politik. Dokter Agus Taolin dikenal sangat presisif dan desisif di tugas keprofesionalannya sebagai dokter ahli penyakit dalam. Kultur kerjanya sebagai dokter ahli itu, kemudian ditularkannya melalui urat nadi gaya kepemimpinan politiknya di Atambua.
Dokter ahli penyakit dalam ini telah memperkenalkan program pembangunan pengobatan gratis di Kabupaten Belu yang berdaya membuat namanya meroket ke ubun-ubun ingatan khalayak, apalagi karena dia dikenal jujur dan santun, meski pun keras dan tegas.
Lantaran kejujurannya itu dia kerap lugas dan tegas dalam mengambil sikap. Dalam menjalankan roda program pembangunan di Belu, dia diganggu krisis friksi politik komunikasi yang agak menghantuinya karena dia kerap dikepung oleh trik politik di level elite tertentu di Atambua Belu. Tetapi, relasi politik ke lapisan massa terkesan kuat justru karena terkait dengan apa yang dikatakan Gordon Tullock (1976) di depan.
Jalan berbeda ditempuh Zakarias Moruk. Zakarias dikenal di kalangan birokrasi eksekutif di NTT karena posisi strategis yang pernah dan sedang diembannya. Dia pernah Kepala Biro Umum pada masa pemerintahan Gubernur Frans Lebu Raya. Dia didapuk Gubernur NTT Viktor B. Laiskodat dan dipercayakan menjadi Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.
Kini menjelang masa pensiun, Zakarias Moruk merajut lembar sejarah baru hidupnya ke wilayah main yang lebih kompetitif dan keras. Latar belakang studinya menjadi modal mumpuni menuju ke panggung politik Belu karena dia alumni STPDN Jatinangor Bandung.
Kabupaten Malaka
Gosip politik elektorasi di Kabupaten Malaka kian kompetitif antara dua nama kesohor. Dr. Simon Nahak, S.H., M.H dan dr. Stefanus Bria Seran, M.P.H. Dua nama ini beredar luas di media sosial dan grup-grup WA bentukan anak-anak Malaka. Bupati Simon Nahak, incumbent telah menggelar pengumuman maju lagi dalam kompetisi pemilihan bupati tahun 2024.
Dia dari latar belakang Partai PDIP. Tokoh ini tampak calm. Dia menjahit kekuatan politiknya melalui aneka program pembangunan di tanah Malaka. Ahli hukum ini mengerjakan tugas dan kewajibannya sebagai bupati di tengah riuh Covid-19 dan gelora petani yang menggelar tanam jagung panen sapi (TJPS).
Di tengah kesibukannya mengurus tanah Malaka, Simon Nahak mengkonsolidasikan kekuatan politiknya melalui aneka program yang sensitif kepentingan masyarakat. Kini di hari-hari menjelang tahun padat politik, Dr. Simon Nahak sibuk menuntaskan apa-apa yang pernah dijanjikannya dalam kampanye silam.
Sementara itu, dr. Stef Bria Seran, M.P.H sangat diunggulkan Partai Golkar dan Partai Nasdem. Tokoh ini kini sedang bertugas sebagai Staf Khusus Gubernur NTT Bidang Kesehatan. Dialah salah satu aktor kunci yang menggalang kekuatan menggempur musnahnya stunting di NTT.
Bapak Revolusi Pertanian dan Kesehatan Ibu dan Anak NTT ini, digosipkan bakal ikut kompetisi elektoral di Kabupaten Malaka. Mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT dua periode ini, memilih setia mengkritisi pembangunan kesehatan di NTT agar NTT segera keluar dari stigma provinsi sarang penyakit.
Sebagai Bupati Perdana Malaka dan mantan Kepala Dinas Kesehatan NTT, dia telah membawa pembangunan Malaka gegap gempita pada masanya. Dia gempuran luar biasa lahan petani. Banyak lahan petani digarap gratis dengan traktor yang dibiayai pemerintah.
Memasuki tahun padat politik ini, dr. Stef Bria Seran memilin benang politik dengan tanpa hiruk pikuk gosip elektorasi pasar grosir politik. Dia memilih membiarkan rakyat Malaka merenungi perjalanan sejarah politiknya sambil menampi apik cahaya yang datang dari Timur Pulau Timor.
Kabupaten Manggarai Barat
Di Manggarai Barat, gosip politik elektoral bupati masih berkisar di dua nama. Yaitu Editasius Endi, S.E dan Marselinus Jeramun. Edi Endi, demikian bupati muda lincah ini disapa, adalah Ketua Partai Nasdem Manggarai Barat.
Namanya kembali beredar di langit politik Manggarai Barat, lantaran posisi politiknya mumpuni di barisan partai politik Nasdem. Meski dia kadang “tenggelam” dalam gelombang kunjungan para pejabat penting negeri ini, baik provinsi maupun negara, tetapi namanya tidak asing disebut lantaran dia salah satu penerima tamu penting dan sering selama periode kepemimpinannya.
Mantan Ketua DPRD Manggarai Barat ini dikenal lincah berpolitik, gesit menyulam jaringan kekuatan politik dalam setiap event politik elektoral. Jaringan berkaki banyak, sepertinya merupakan metode politik elektorasi yang kerap dimainkannya. Kabar tentang pembangunan di masa kepemimpinan politiknya memang tenggelam dibanding serbuan pembangunan Jokowi dan Viktor Bungtilu Laiskodat di tanah Labuan Bajo.
Saingan politik petarung di papan catur politik elektoral Bupati Manggarai Barat akan seru karena Marselinus Jeramun bakal naik panggung kompetisi calon bupati Manggarai Barat. Tokoh penting dari partai PAN Manggarai Barat ini kini berfungsi penyeimbang kritis di kursi DPRD Manggarai Barat.
Baca juga: Paradoks Labuan Bajo dan Takdir Rakyat Manggarai Barat
Marselinus Jeramun selain sibuk berdebat di panggung diskursus legislatif, ia juga sibuk sebagai Ketua PBSI Manggarai Barat, dan Ketua Ikatan Alumni Unika Widya Mandala Surabaya.
Ketua Partai PAN Manggarai Barat ini, pengaruhnya kian semerbak mewangi di tengah aneka dinamika politik elektoral di Mabar. Dia salah satu tokoh muda penting yang mengkritisi sejumlah kebijakan publik di Mabar agar kebijakan publik sensitif konflik dan sensitif kepentingan rakyat.
Sekian dulu ya…
Baca tulisan lainnya di sini
