detakpasifik.com – Pernyataan Presiden Jokowi yang melarang menteri dan jajaran pemerintah menyuarakan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden masih belum mengunci adanya kepastian pemilu dan memastikan bahwa jabatan presiden dua periode sesuai konstitusi.
Pernyataan presiden tersebut masih perlu dipastikan dengan tindakan nyata dan langkah konkret di tataran pelaksanaan untuk menciptakan kepastian politik terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 dan jabatan presiden dua periode, sehingga menutup segala kemungkinan politik untuk manuver amandemen konstitusi.
Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo dalam forum diskusi publik pada Jumat, 8 April 2022 secara daring. “Pernyataan Presiden Jokowi belum ‘case closed clearly’ dalam urusan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden,” ujar Ari Nurcahyo.
Segala kemungkinan politik masih bisa saja terjadi, masih bisa dimainkan oleh aktor selain menteri atau di luar pemerintahan, atau manuver gerakan senyap di lapangan.
Ari melanjutkan, presiden bersama jajaran pemerintah dan partai koalisinya perlu untuk memastikan atau menyelesaikan tiga isu politik terkait hal ini, yaitu: jabatan presiden, penundaan pemilu dan amandemen konstitusi.
Pada isu jabatan presiden, perlu adanya kepastian politik dari Presiden Jokowi bahwa jabatan presiden (dan wapres) cukup dua periode saja sesuai konstitusi dan menjamin suksesi kepemimpinan nasional berjalan secara demokratis pada Pemilu Presiden 2024.
Pada isu penundaan pemilu, pemerintah bersama DPR perlu memastikan penyelenggara pemilu, pentahapan dan penganggaran pemilu. KPU dan Bawaslu mesti segera melakukan koordinasi bersama pemerintah dan DPR untuk memastikan tahapan dan anggaran Pemilu 2024.
Sementara soal isu amandemen konstitusi, perlu dipastikan bahwa pada sisa masa pemerintahan Jokowi-Maruf ini tidak ada lagi upaya atau manuver politik untuk mengamandemen konstitusi. Semuanya ini agar relevan dengan perintah Presiden Jokowi untuk fokus bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan ekonomi yang sedang kita hadapi.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menegur jajaran menteri yang terus memberikan pernyataan terkait masalah penundaan pemilu dan juga perpanjangan masa jabatan presiden.
Jokowi ingin seluruh jajarannya fokus dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi saat ini, seperti kenaikan harga kebutuhan pangan dan juga energi.
“Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndak,” kata Jokowi dikutip kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Selasa (5/4/2022).
(PS/dp)
