Kupang, detak-pasifik.com – Terkait beredarnya rekaman suara yang viral di media sosial, yang diduga berasal dari Mohammad Anshor, yang mengklaim ada tiga kekuatan besar yang mendukung pasangan calon Melki-Johni dalam Pilgub NTT, pihak Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) dengan tegas membantah pernyataan tersebut. Polda NTT menegaskan bahwa klaim tersebut adalah isu tak berdasar dan tidak sesuai dengan prinsip netralitas Polri dalam proses pemilu.
Kombes Pol. Ariasandy, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda NTT, mengungkapkan bahwa Polri, sebagai institusi penegak hukum dan pengayom masyarakat, memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga netralitas dalam setiap tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, termasuk Pilgub NTT. Ia menyatakan bahwa Polri tidak akan terlibat dalam urusan politik praktis, apalagi mendukung salah satu pasangan calon dalam kontestasi politik.
“Sebagai institusi yang bertugas untuk menjaga keamanan, Polri memiliki komitmen penuh untuk menjaga agar setiap tahapan Pilkada berlangsung dengan aman, damai, dan netral. Hal ini juga telah kami deklarasikan secara bersama-sama beberapa waktu lalu,” ujar Kombes Pol. Ariasandy dalam konfirmasi yang diterima pada Jumat (22/11/2024).
Ariasandy menambahkan bahwa tugas utama Polri adalah mengamankan jalannya Pemilu dan Pilkada, serta memastikan bahwa proses demokrasi ini berlangsung dengan lancar, tanpa adanya gangguan atau intervensi dari pihak mana pun. Oleh karena itu, segala bentuk klaim yang menyatakan adanya keterlibatan Polri dalam mendukung salah satu pasangan calon tidak dapat dibenarkan.
“Polri bersikap netral, dan kami sudah berkomitmen untuk menjaga independensi kami sebagai aparatur negara. Jika ada anggota Polri yang mencoba untuk terlibat dalam politik praktis atau tidak netral, kami tidak akan segan untuk menindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas Kombes Pol. Ariasandy.
Polda NTT juga menegaskan bahwa pihaknya selalu siap untuk mengambil tindakan yang diperlukan jika ada bukti anggota Polri yang melanggar kode etik atau terlibat dalam praktik politik. Tindakan tegas akan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada, demi menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
Dengan demikian, Polda NTT memastikan bahwa tidak ada pihak yang bisa merusak netralitas Polri dalam Pilgub NTT 2024. Pihak kepolisian berkomitmen untuk tetap menjalankan tugasnya sebagai pengaman demokrasi, dengan menjaga keamanan dan kelancaran jalannya Pilkada yang aman dan adil bagi seluruh warga NTT.*** (Juan Pesau/TM)
