detakpasifik.com – Berpidato secara virtual di depan Sidang Majelis Umum ke-76 PBB, Presiden Joko Widodo menyampaikan sikap Indonesia tehadap sejumlah isu. Di antaranya isu soal penanganan pandemi, pemulihan perekonomian global, ketahanan iklim, hingga perdamaian dalam keberagaman, Kamis (23/9/2021).
Menurut Jokowi, dalam penanganan pandemi Covid-19 kita tetap harus memberikan harapan. Bahwa pandemi ini akan tertangani dengan cepat, adil dan merata.
Namun ia menyayangkan, pendistribusian vaksin masih sangat timpang. Padahal semua tahu bahwa dalam penanganan pandemi “no one is safe until everyone is”. “Politisasi dan diskriminasi terhadap vaksin masih terjadi. Hal-hal ini harus bisa kita selesaikan dengan langkah-langkah nyata,” katanya.
Ia melanjutkan, seluruh negara perlu untuk menata ulang arsitektur sistem ketahanan kesehatan global agar tercipta mekanisme baru untuk penggalangan sumber daya kesehatan global, baik pendanaan, vaksin, obat-obatan, alat-alat kesehatan, dan tenaga kesehatan secara cepat dan merata ke seluruh negara.
“Diperlukan standarisasi protokol kesehatan global dalam hal aktivitas lintas batas negara, misalnya perihal kriteria vaksinasi, hasil tes, maupun status kesehatan lainnya,” jelasnya.
Memulihkan perekonomian global, baginya, hanya bisa berlangsung jika pandemi ini terkendali dan antarnegara bisa bekerja sama dan saling membantu. “Yaitu yang membuka banyak kesempatan kerja, transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan berkelanjutan,” tambahnya.
Terhadap ketahanan iklim, pembangunan yang rendah karbon, serta teknologi hijau sudah jelas dan tegas. Tetapi, proses transformasi energi dan teknologi tersebut harus memfasilitasi negara berkembang untuk ikut dalam pengembangan industri dan menjadi produsen teknologi.
“Pandemi Covid-19 mengingatkan kita tentang pentingnya penyebaran sentra produksi kebutuhan vaksin di dunia di banyak negara,” ungkapnya.
Terakhir, Jokowi mengajak agar dunia tetap serius melawan intoleransi, konflik, terorisme dan perang. Perdamaian dalam keberagaman, jaminan hak perempuan dan kelompok minoritas harus ditegakkan. (dp)
