Kupang, detak-pasifik.com – Sebuah rekaman suara yang diduga berasal dari Muhammad Anshor, salah satu tim pemenangan pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) nomor urut 2, Emanuel Melkiades Laka Lena-Johni Asadoma, menjadi sorotan publik. Rekaman ini beredar luas di berbagai platform media sosial dan memicu kontroversi.
Dalam rekaman yang tersebar, Anshor mengklaim bahwa terdapat tiga kekuatan besar yang mendukung paslon Melki-Johni dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTT yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Kekuatan besar tersebut, menurutnya, adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian, dan Kejaksaan. Anshor bahkan menegaskan bahwa seluruh kekuatan negara telah dikerahkan untuk memenangkan pasangan ini dalam kontestasi politik tersebut.
Pernyataan yang Memicu Kontroversi
Anshor mengungkapkan bahwa dukungan besar dari berbagai elemen negara didorong oleh Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Menurutnya, Prabowo telah menginstruksikan untuk mengerahkan seluruh komponen negara guna memastikan kemenangan Melki-Johni pada Pilgub NTT.
“Karena ada sekretaris Gerindra bilang ke saya, Melki malu, Prabowo yang malu. Melki kalah, Prabowo yang kalah. Karena itu seluruh menteri ini, tiga kekuatan terbesar TNI, POLRI, dan Kejaksaan berada di Pak Melki,” ujar Anshor dalam rekaman tersebut.
Pernyataan ini tentu saja memicu pertanyaan besar mengenai sejauh mana peran serta kekuatan negara dalam proses pemilihan umum yang seharusnya berjalan secara netral dan adil. Anshor menambahkan, seluruh dukungan ini merupakan upaya untuk memastikan pasangan Melki-Johni memenangkan Pilgub NTT tanpa halangan berarti.
Selain itu, Anshor juga mengungkapkan bahwa terdapat 1.500 pendamping desa yang tersebar di seluruh NTT yang bekerja secara diam-diam untuk memenangkan paket Melki-Johni.
Anshor menyebutkan bahwa pendamping desa yang tidak menunjukkan kinerja maksimal akan diganti oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah, Yandri Susanto, yang menurutnya memiliki kedekatan dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Ahmad Yohan.
“Pendamping desa semuanya berada di Pak Melki, jadi kalau masuk ke desa, ada tim pendamping desa yang bekerja. Jadi diam-diam saja. Itu digeser semua dari PKB ke PAN karena yang disusun Pak Menteri itu adalah teman baiknya Pak Ahmad Yohan. Sahabatnya Pak Melki,” tambahnya. Menurut Anshor, strategi ini sudah dilaksanakan dengan gerakan yang terorganisir, dengan menyebutkan nama dan alamat untuk memastikan keberhasilan di lapangan.
Meski begitu, Anshor mengakui bahwa calon wakil gubernur NTT, Johni Asadoma, belum memiliki pengaruh yang kuat di tubuh Partai Gerindra. Hal ini karena Johni baru bergabung dengan Gerindra kurang dari setahun. Meskipun demikian, Anshor menegaskan bahwa dukungan dari Prabowo Subianto kepada pasangan Melki-Johni semakin solid menjelang pemilihan.
Informasi Intelijen dari TNI dan Polri
Lebih lanjut, dalam rekaman tersebut, Anshor juga mengaku menerima informasi intelijen dari Kodim dan Polda NTT, yang semakin memperlihatkan kedekatan tim pemenangan Melki-Johni dengan kekuatan negara. Anshor bahkan menyebutkan bahwa TNI sudah berada di pihak mereka, dengan mengklaim bahwa tentara tidak lagi bersikap netral, melainkan mendukung penuh pasangan nomor urut 2 tersebut.
“Tentara itu sudah di kita. Bukan netral lagi tentara, tentara di 02 jadi aman,” ujar Anshor dengan percaya diri.
Saat tim media mencoba mengonfirmasi pernyataan tersebut, Anshor belum memberikan respons meskipun pesan yang dikirimkan sudah dibaca pada Jumat, 22 November 2024. Ketidakhadiran jawaban dari pihak terkait semakin menambah tanda tanya mengenai kebenaran klaim yang tersebar dalam rekaman ini.
Pernyataan-pernyataan yang terungkap dalam rekaman ini jelas menimbulkan kekhawatiran terkait netralitas dan transparansi dalam Pemilu.
Sebagai negara demokratis, seluruh pihak yang terlibat dalam Pemilu harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan independensi, untuk memastikan bahwa proses pemilihan berjalan dengan adil, tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan.*** (Juan Pesau/TM)
