Secara umum dan berlaku secara universal, seorang kandidat harus memiliki dua kapasitas individu yang tidak dapat diabaikan, yaitu kapasitas intelektual dan integritas pribadi.
Catatan Pius Rengka
Dalam banyak kelompok diskusi, baik di forum-forum WhatsApp maupun di warung kopi, pertanyaan ini selalu muncul: siapakah yang kemungkinan besar akan keluar sebagai pemenang ketika jumlah pasangan calon lebih dari dua?
Dalam konteks Indonesia, kekuatan finansial sering kali menjadi faktor penting yang diperhitungkan dalam memobilisasi dukungan elektoral. Namun, di sisi lain, pengaruh politik seorang kandidat juga sangat menentukan, ditambah dengan bagaimana tim sukses mereka mengatur strategi komunikasi politik yang efektif untuk mengalihkan dukungan pemilih kepada pasangan calon yang diusung.
Secara umum dan berlaku secara universal, seorang kandidat harus memiliki dua kapasitas individu yang tidak dapat diabaikan, yaitu kapasitas intelektual dan integritas pribadi.
Kapasitas intelektual dibutuhkan karena seorang pemimpin yang cerdas diharapkan mampu memahami masalah-masalah di wilayah yang akan dipimpinnya, serta mengetahui cara terbaik untuk memecahkan masalah tersebut. Dari sini, orasi ilmiah atau orasi politik para kandidat akan memperlihatkan dengan jelas siapa di antara mereka yang memiliki kapasitas intelektual yang kuat dan dapat diandalkan.
Sementara itu, integritas pribadi yang baik sangat diperlukan karena posisi bupati merupakan posisi yang dekat dengan godaan untuk melakukan tindakan buruk seperti korupsi, nepotisme, kolusi, serta penyalahgunaan kekuasaan. Ketika kekuasaan dipegang oleh individu dengan moralitas rendah, dapat dipastikan bahwa kekuasaan tersebut akan digunakan bukan untuk kesejahteraan rakyat, melainkan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Integritas seperti ini harus ditolak karena penolakan tersebut merupakan salah satu tanggung jawab moral para pemilih, sebagai bagian dari tugas “kenabian” dalam konteks politik.
Dengan demikian, dalam pemilihan lebih dari dua pasangan calon, faktor kekuatan finansial, pengaruh politik, strategi komunikasi, serta kapasitas intelektual dan integritas pribadi kandidat, menjadi kunci utama dalam menentukan siapa yang akan keluar sebagai pemenang.
Jika pasangan petahana bersaing dengan dua pasangan pendatang baru, kecenderungan politik elektoral akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya:
- Kekuatan incumbency: Petahana umumnya memiliki keuntungan berupa popularitas, akses terhadap sumber daya, serta rekam jejak yang dapat dimanfaatkan untuk menarik dukungan pemilih. Namun, keuntungan ini dapat berubah menjadi kelemahan jika publik merasa tidak puas dengan kinerja petahana.
- Dinamika pendatang baru: Jika kedua pasangan pendatang baru memiliki profil yang kuat dan menawarkan narasi perubahan atau perbaikan signifikan terhadap pemerintahan saat ini, mereka dapat menggerus basis dukungan petahana, terutama jika terdapat ketidakpuasan di kalangan pemilih.
- Strategi kampanye: Strategi yang diambil oleh masing-masing pasangan, seperti mobilisasi pemilih, pembentukan aliansi politik, dan pemanfaatan media sosial, akan sangat menentukan hasil akhir dari pemilihan.
Secara teoretis, terdapat beberapa teori yang dapat digunakan oleh tim sukses dan aliansi strategis maupun taktis untuk memprediksi hasil dalam pemilihan dengan lebih dari dua pasangan calon. Beberapa teori yang tepat untuk meramalkan kondisi tersebut adalah sebagai berikut:
- Teori Pemilih Retrospektif (Retrospective Voting Theory): Pemilih akan mengevaluasi kinerja petahana berdasarkan pengalaman masa lalu. Jika kinerja petahana dinilai baik, petahana memiliki peluang lebih besar untuk menang. Namun, jika kinerjanya dianggap buruk, pasangan pendatang baru yang menawarkan solusi alternatif akan lebih menarik perhatian pemilih.
- Teori Kesenjangan Informasi (Information Gap Theory): Pasangan pendatang baru biasanya menghadapi tantangan berupa kurangnya pengenalan di masyarakat. Namun, jika mereka mampu memanfaatkan kesenjangan informasi ini melalui kampanye yang efektif, mereka dapat membangun basis dukungan yang kuat, terutama jika popularitas petahana mulai menurun.
- Teori Mobilisasi Pemilih (Voter Mobilization Theory): Keberhasilan kandidat dalam memobilisasi kelompok pemilih tertentu, seperti pemilih muda, perempuan, atau kelompok minoritas, sering kali menjadi faktor penentu dalam persaingan ketat. Pendatang baru dapat menargetkan segmen pemilih yang sebelumnya apatis atau kurang dimobilisasi oleh petahana.
- Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory): Pemilih dianggap sebagai individu rasional yang akan memilih kandidat yang menawarkan manfaat terbesar bagi mereka. Oleh karena itu, para kandidat, baik petahana maupun pendatang baru, perlu memperhatikan kebutuhan dan harapan konstituen untuk mendapatkan suara.
Dalam situasi di mana terdapat tiga pasangan calon (petahana dan dua pendatang baru), persaingan elektoral cenderung menjadi lebih terfragmentasi. Jika petahana cukup kuat, kedua pasangan pendatang baru mungkin akan membagi suara oposisi, yang akhirnya menguntungkan petahana, kecuali jika pendatang baru mampu membentuk koalisi atau konsolidasi strategi yang efektif.
Beberapa contoh berikut ini dapat dipakai sebagai cermin besar untuk melihat diri kita sendiri dengan tepat. Artinya, bercermin itu penting dan perlu, bukan sekadar hanya untuk tampil rapi dan gagah, tetapi untuk menakar kapasitas diri secara relatif objektif.
Saya comot contoh konkret pemilihan di Negara Gagal (Failed States) atau dalam konteks kita kabupaten gagal atau sejenisnya: Pemilihan umum di “negara gagal” (failed states) sering kali diwarnai oleh dinamika politik yang kompleks, seperti dominasi petahana, dan korupsi. Berikut adalah beberapa contoh pemilihan di negara-negara tersebut:
Pertama, Somalia sering dianggap sebagai contoh negara gagal karena ketidakstabilan politik, konflik berkepanjangan, dan lemahnya pemerintahan. Pemilihan pemimpin di wilayah-wilayah otonom seperti Puntland dan Somaliland sering kali diwarnai oleh ketegangan antar-klan (suku), kecurangan pemilu. Petahana sering kali menggunakan “kekuatan” untuk mempertahankan kendali kekuasaan.
Kedua, Republik Demokratik Kongo (RDC) dengan sejarah panjang ketidakstabilan politik dan kekerasan, kerap mengalami pemilihan pemimpin yang dibayangi oleh korupsi, manipulasi hasil pemilu, dan intimidasi politik. Akses terbatas ke sumber daya negara sering kali digunakan oleh petahana untuk memperkuat posisinya.
Ketiga, meski Zimbabwe tidak sepenuhnya dianggap negara gagal, negara ini sering mendekati status tersebut karena krisis ekonomi dan politisasi lembaga negara. Instrumen negara dipakai untuk mempertahankan kendali wilayah strategis (dalam bahasa lokal di NTT para pegawai negeri dimobilisasi untuk kepentingan pasangan calon).
Di wilayah yang dikategorikan sebagai “negara gagal”, pemilu sering kali tidak mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat. Dominasi petahana, ketidakstabilan keamanan, serta faktor etnis atau klan menjadi hambatan besar bagi kandidat baru dalam meraih kemenangan secara adil dan bersih.
Dalam kasus Manggarai, pengalaman Pemilu sebelumnya dapat diambil sebagai pelajaran penting. Sahabat saya Dr. Kamelus Deno, sebagai petahana, bersaing dengan hanya satu pasangan kandidat lain, yaitu Ase Herry Nabit.
Kekalahan Kamelus Deno bukan disebabkan oleh kegagalan atau kelemahan dalam pengelolaan pemerintahan, melainkan kemungkinan besar karena masyarakat merasa jenuh dengan lamanya ia berkuasa di wilayah yang sama. Selain itu, faktor lain yang turut berperan adalah dugaan bahwa lingkaran keluarga Kamelus Deno mungkin dianggap terlalu dominan dalam menguasai proyek-proyek pemerintah, yang mengakibatkan munculnya persepsi negatif di kalangan pemilih. Hal ini menyebabkan pemilih beralih kepada Ase Herry Nabit, yang dianggap sebagai alternatif tunggal yang lebih menjanjikan.
Namun, dalam pemilihan yang akan datang, dengan salah satu dari tiga pasangan calon adalah petahana, strategi politik petahana menjadi jelas, yaitu lebih menguntungkan untuk bersaing dengan banyak pasangan calon. Petahana sudah memiliki modal awal berupa dukungan dari minimal 20 persen pemilih, yang biasanya berasal dari kalangan pegawai negeri dan kontraktor yang terhubung secara politik. Sementara itu, pasangan kompetitor baru harus memulai dari nol dalam membangun basis dukungan pemilih.
Tentu saja, analisis ini bisa saja keliru. Namun demikian, menurut saya, para kompetitor harus mampu menyusun narasi keunggulan yang sangat spektakuler jika tidak ingin tertinggal jauh oleh pemilih. Hal ini disebabkan karena petahana sudah memiliki modal awal sekitar 20 persen dukungan, yang kemungkinan akan semakin meningkat dengan merebut ceruk pemilih yang masih bebas dan belum terafiliasi dengan kandidat mana pun.
Silakan berpikir.
