JAKARTA, DETAKPASIFIK.COM– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Herman Hery Adranacus, anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P, untuk memberikan kesaksian terkait dugaan korupsi dalam program bantuan sosial Presiden.
“Tiga saksi kami periksa hari ini,” ungkap Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengutip Kompas.com. Tessa tidak merinci lebih jauh. Namun, dari sumber terpercaya milik Kompas, disebutkan bahwa Herman Hery adalah salah satu dari mereka. Selain itu, ada Fera Sri Herawati dari PT Integra Padma Advertindo dan Narso, yang identitas lengkapnya belum diungkap.
Herman Hery, politisi yang mewakili daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT), telah duduk di DPR RI selama empat periode. Meskipun pada Pemilu Legislatif tahun 2024 ia memutuskan untuk tidak maju, ia tetap aktif dalam memperjuangkan agenda politik, termasuk mendorong partisipasi politik anaknya.
Penyidik KPK belum memberikan rincian lebih lanjut tentang materi pemeriksaan terhadap Herman Hery dan saksi lainnya, tetapi mereka menyebut bahwa pemeriksaan terkait dengan penyidikan terhadap tersangka IW. Sebelumnya, rumah Herman Hery di Depok dan Pondok Indah telah digeledah oleh penyidik terkait kasus bansos Covid-19, yang bermula dari skandal suap eks Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara.
Kasus bansos menjadi sorotan utama KPK dalam beberapa tahun terakhir. Selain kerugian keuangan negara yang terkait dengan pengadaan bansos Covid-19, ada juga dugaan korupsi dalam distribusi bantuan sosial beras (BSB) untuk Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kemensos. Kasus terbaru ini mengungkap bagaimana Ivo Wongkaren, salah satu tersangka, terlibat dalam proyek tersebut melalui PT Anomali Lumbung Artha.
Dengan KPK semakin intensif dalam mengungkap kasus-kasus ini, masyarakat pun semakin mempertanyakan integritas para pemimpin negara dalam mengelola dana bansos. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran dana publik, terutama dalam situasi darurat seperti pandemi Covid-19.
Dalam menghadapi tantangan ini, KPK terus memperkuat langkah-langkahnya untuk membersihkan pemerintahan dari praktik-praktik korup. Di tengah gejolak politik dan ketegangan sosial, upaya ini menjadi titik fokus penting bagi keberlangsungan integritas negara.*** (Min-koin)
Sumber: Kompas.com
