Labuan Bajo, detak-pasifik.com- Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Manggarai Barat pada Kamis (12/12) siang. Aksi tersebut bertujuan untuk menuntut klarifikasi terbuka dari Ketua KPUD Manggarai Barat, Ferdiano Sutarto Parman, terkait dugaan pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat yang berlangsung pada 27 November lalu.
Massa aksi yang berasal dari berbagai kecamatan di Manggarai Barat tidak hanya membawa spanduk dan poster, namun juga simbol-simbol yang mengejutkan, seperti keranda orang mati, tanah kubur, dan bahkan menggelar ritual adat “Keti Manuk Miteng” di depan kantor KPUD. Aksi para demonstran ini memunculkan perhatian publik, mengingat simbol-simbol digunakan begitu kuat menggambarkan keresahan dan kekecewaan mereka terhadap proses pemilu yang diduga dicemari dengan kecurangan.
Kon Agal, salah seorang demonstran yang turut serta dalam ritual adat tersebut, mengungkapkan bahwa tanah kubur yang mereka bawa ke kantor KPUD diambil dari makam salah seorang warga di Desa Siru Lembor. Nama warga tersebut tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan diduga melakukan pencoblosan meski sudah meninggal dunia.
“Saya heran, bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal bisa mencoblos? Apa mungkin mayat bisa mencoblos? Aneh sekali,” ujar Kon dengan nada kecewa.
Dia menegaskan bahwa tujuan mereka membawa tanah kubur tersebut adalah untuk “meminta arwah orang yang telah meninggal itu mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas kecurangan yang terjadi dalam Pilkada Manggarai Barat.”
Selain tanah kubur, aliansi ini juga membawa keranda sebagai simbol matinya demokrasi di Manggarai Barat. Menurut mereka, keranda tersebut melambangkan “kematian” keadilan dan transparansi dalam pelaksanaan pemilu di daerah tersebut.
“Demokrasi yang seharusnya menjadi wadah rakyat untuk menentukan pemimpin kini telah tercemar oleh praktik-praktik yang tidak adil,” tambah Kon.
Para demonstran menegaskan bahwa mereka menuntut pertanggungjawaban dan kejelasan dari KPUD Manggarai Barat untuk memastikan bahwa setiap suara rakyat dihitung dengan adil dan tidak ada lagi kecurangan yang merusak integritas pemilu.
Aksi ini belum menunjukkan tanda-tanda mereda hingga sore hari, dengan demonstran yang tetap bertahan di depan kantor KPUD sambil terus mendesak agar pihak terkait segera memberikan klarifikasi yang memadai.*** (Vens Darung)
