Kupang, detakpasifik.com – Tanggal 9 Desember 2020 yang lalu, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kunjungan Tim Panja Kerja Sama Kawasan Pasifik (KSKP) ini dipimpin anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon selaku ketua BKSAP.
Saat itu, Fadli Zon berpandangan Nusa Tenggara Timur bisa menjadi pusat kekuatan di Kawasan Pasifik. Hal ini menurutnya, karena NTT memiliki banyak potensi dari berbagai macam sisi yang mendukung hal itu bisa terjadi.
“Seperti yang disampaikan Pak Gubernur (NTT), visinya saya kira sudah tepat sekali, bagaimana menjadikan NTT ini salah satu pusat kekuatan dari Kawasan Pasifik yang strategis dari berbagai macam sisi. Misalnya, dari sisi renewable energy, ada potensi angin dan matahari yang bisa dimanfaatkan, kemudian juga dari sektor pertanian dan pangan,” kata Fadli zon saat itu, mengutip laman resmi dpr.go.id.
Secara kongkret, kata Fadli Zon perlu dilakukan diplomasi dengan negara-negara Kawasan Asia Pasifik, seperti diplomasi ekonomi, kebudayaan, dan juga dilakukan oleh DPR untuk mengadakan Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) di NTT. Ia berharap sidang IPPP yang merupakan sidang parlemen Indonesia dengan negara-negara Pasifik Selatan bisa diselenggarakan di NTT.
Dorong Peningkatan Infrastruktur
Wakil ketua BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana dalam kesempatan yang sama juga mendorong pemerintah pusat untuk meningkatkan infrastruktur di Kawasan Indonesia Timur termasuk NTT agar menjadi beranda terdepan Indonesia. Hal itu katanya akan mempengaruhi posisi Indonesia sebagai negara dengan rumpun Melanesia terbesar di antara negara-negara pasifik lainnya.
Ke depannya, ketika terjadi pergerakan perekonomian global di Kawasan Pasifik, Indonesia tidak hanya menjadi penonton, tetapi harus bisa menjadi pelaku dan penentu kebijakan. Indonesia akan bersaing bersama negara lain, seperti New Zealand, Australia, Jepang dan Korea Selatan. Saat itu NTT bisa jadi ujung tombaknya.
“Indonesia adalah negara yang terdekat dengan Kawasan Pasifik. Untuk itu mulai dari sekarang harus bisa memposisikan diri dengan membangun strategi yang komprehensif agar menjadi pelaku utama dalam bidang politik, pertahanan dan keamanan maupun dalam bidang ekonomi di Kawasan Pasifik,” ujar Putu Supadma.
Free Trade Zone
Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat menyambut baik kehadiran BKSAP DPR RI ke NTT. Kata Viktor, itu merupakan langkah maju bagi hubungan NTT dengan negara-negara di Kawasan Pasifik. Karena memang NTT tengah menjajaki beberapa kerja sama dengan negara-negara di Kawasan Pasifik.
Viktor Laiskodat menyinggung salah satu bentuk kerja sama yang telah dibicarakan oleh Pemerintah NTT dengan negara Timor Leste yakni Free Trade Zone.
“Misalnya saat ini kita juga telah memulai membicarakan Free Trade Zone dengan negara Timor Leste. Menurut saya panja KSKP yang dibentuk BKSAP DPR akan membantu agar bagaimana panja ini punya manfaat besar untuk Indonesia dan khususnya di NTT,” ungkap Viktor.
Free Trade Zone adalah sebuah zona perdagangan bebas. Dengan kata lain melalui kerja sama ini akan tercipta iklim perdagangan seperti ekspor/impor di mana bea dan kuota akan dihapuskan. Kebijakan ini tentu akan mendorong pertumbuhan investasi. Perusahaan-perusahaan akan lebih tertarik untuk membuka usahanya.
Di depan Panja KSKP, Viktor Laiskodat Juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, Jokowi telah memberi banyak kebijakan untuk NTT, pikiran-pikiran Jokowi telah membuat pembangunan di NTT berkembang. (Juan Pesau)
