Kupang, detakpasifik.com – Pemerintah Nusa Tenggara Timur, terus tingkatkan kinerja dan kerja-kerja pembangunan dalam upaya membangkitkan ekonomi dan menyejahterakan rakyat, sebagaimana visi misi bersama “NTT Bangkit NTT Sejahtera”.
Meskipun, badai Seroja yang menerjang beberapa bulan lalu dan pandemi Covid-19 masih melanda wilayah NTT dan dunia di dua tahun belakangan, Viktor Bungtilu Laiskodat, terus bekerja keras mencari model pembangunan yang mendorong peningkatan ekonomi daerah.
“Dalam situasi saat ini memang sangat berat rasanya untuk seluruh pemerintahan di mana pun, kita juga mencatat bahwa gerakan pembangunan ekonomi di seluruh negara, mendorong pemerintahnya untuk bekerja serius untuk terus mencari inovasi dalam rangka menyelamatkan daerah dan bangsanya termasuk masyarakat di Nusa Tenggara Timur,” kata Viktor Laiskodat saat menghadiri Rapat Paripurna Keenam DPRD Provinsi NTT, pada Rabu, 29 September 2021 – Penetapan Rancangan Perubahan APBD TA 2021.
Ia mengakui, tidak sedikit anggaran pemerintah yang sudah dianggarkan untuk menuntas problem di NTT seperti masalah kemiskinan. Kendati demikian, wilayah yang kaya akan potensi dan sumber daya alam ini, masih terus saja bergelut dengan kemiskinan -yang tidak pernah tuntas. Dan masih menempati posisi ketiga provinsi termiskin di Indonesia.
“Karena itu saya telah mendorong pemerintah pusat untuk membuat sebuah desain dengan peta yang baik, data yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan, agar kita tahu betul di mana kantong kemiskinan itu berada, siapa yang miskin, mengapa miskin, dan bagaimana cara penanganannya. Sehingga secara keseluruhan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota bahkan sampai pada tingkat desa di seluruh Indonesia,” katanya.
Desain itu akan berdampak pada penetapan anggaran, dan mampu memahami ke mana arah pembangunan bergerak.
NTT Baru
Karenanya, di tengah upaya pembangunan NTT, ia mengajak untuk ciptakan sebuah pola pikir baru yang perlu didukung dan digerakkan bersama. Gerakan total yang mendapat energi positif dari semua pihak untuk menghasilkan NTT yang baru. NTT baru adalah perspektif pembangunan – bukan memulai dari problem kemiskinannya, tetapi memanfaatkan kekayaan-kekayaan alamnya.
“Kita tidak mulai dari kemiskinannya, tapi dari kekayaan-kekayaannya, sehingga narasi baru tersebut memberikan kita energi positif untuk kita mampu berpikir positif, sehingga kita dapat bersatu padu menyelamatkan bangsa dan negara ini, dan itu dimulai dari Nusa Tenggara Timur,” ajak Viktor yang disambut dengan aplaus meriah dari seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi NT serta hadirin yang mengikuti rapat paripurna tersebut.
Ia tambahkan, memulai sebuah perubahan harus ada gerakan dan dilakukan oleh sekelompok kecil orang saja, karena itu, tidak semua manusia bisa membuat perubahan, hanya pada mereka yang mempunyai visi yang jauh, semangat yang tulus, dan keberanian untuk mengambil risiko.
Diketahui, rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi NTT, Emilia J Nomleni didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, Aloysius Malo Ladi dan dihadiri oleh 45 orang anggota DPRD Provinsi NTT.
Turut hadir Sekda Provinsi NTT, Benediktus Polo Maing, Para Staf Ahli dan Staf Khusus Gubernur, Kepala Badan Keuangan Provinsi NTT, Zakarias Moruk, Kadis PUPR Provinsi NTT, Maxi Nenabu, Kadis Pariwisata dan Ekraf Provinsi NTT, Sony Libing, Kaban Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Alex Lumba, Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT, Iien Adriany, Karo Organisasi Setda Provinsi NTT, Rita Wuisan, Karo Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT, Siprianus Kelen, Sekretaris DPRD Provinsi NTT, Thobias Ngongo Bulu dan sejumlah Pejabat Administrator, serta Pejabat Pengawas Lingkup Pemerintah Provinsi NTT.
TPAKD
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi NTT telah mendorong peningkatan perekonomian daerah. Dorongan itu telah berhasil membuahkan hasil signifikan ketika pertumbuhan ekonomi NTT pada triwulan kedua 2021 bertumbuh mencapai 4,22%.
Informasi yang diperoleh (detakpasifik, 30/08) hingga pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten dan Kota Se-Provinsi NTT di Semau, Kabupaten Kupang, Jumat (27/8), NTT telah membukukan angka pertumbuhan ekonomi 4,22% pada triwulan kedua tahun 2021.
Pada triwulan I, NTT masuk sepuluh besar provinsi yang berkontribusi positif 0,12% terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional.
Disebutkan, progresivitas kinerja pembangunan NTT kian kuat, sehingga Gubernur NTT pada kesempatan itu, memperkuat dengan mengukuhkan Tim Percepatan dimaksud.
Dalam pengukuhan tersebut, gubernur meminta para bupati, wakil bupati, wali kota dan sekda setiap kabupaten kota untuk terus mendorong pengembangan sektor UMKM.
“Saya harap dengan pengukuhan tim percepatan akses keuangan daerah di seluruh kabupaten dan kota, maka TPAKD harus mulai menggerakkan UMKM untuk bertumbuh dalam akses menuju pada industri keuangan sehingga inklusi keuangan kita dapat dilakukan dengan baik,” ujar Gubernur Viktor.
Ditambahkan, “Presiden telah mendorong gubernur, bupati dan wali kota agar UMKM, khususnya pada sektor pertanian dapat disinergikan dengan lembaga-lembaga keuangan sehingga kontinuitas produksinya bisa mempunyai kualitas yang baik agar kita survive dalam kondisi pandemi ini, dan apa yang telah dilakukan kini melanjutkan perintah bapak presiden tersebut sebagai wujud kerja kolaboratif,” jelas gubernur.
Sementara itu, PLT Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Prisila Q Parera menyebutkan, kegiatan mengukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten dan Kota se-Provinsi NTT merupakan salah satu langkah strategis yang harus dilakukan untuk mengkonsolidasikan seluruh pemangku kepentingan terkait pemberdayaan masyarakat dan UMKM di daerah masing-masing.
“TPAKD dibentuk dengan tujuan: (1) Mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian daerah. (2) Mencari terobosan dalam rangka membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah. (3) Mendorong lembaga jasa keuangan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan ekonomi daerah. (4) Menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan. (5) Mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif antara lain mengembangkan UMKM, usaha rintisan (start up business) dan membiayai pembangunan sektor prioritas. (6) Mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan indeks inklusi keuangan di Indonesia,” ungkap Prisila. (dp)
