Kupang, detakpasifik.com – Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat menerima kunjungan kerja belasan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Senin (28/3/2022). Rombongan DPD RI ini dipimpin senator asal Papua Filep Wamafma. Mereka berdialog dengan Gubernur Viktor yang didampingi unsur Forkopimda dan akademisi perguruan tinggi terkait Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
Kepada para senator itu Viktor mengusulkan agar diberlakukan free trade zone di wilayah perbatasan RI dan Timor Leste. Ia mengklaim, sebagian wilayah NTT yang berada dalam satu pulau kecil dengan negara Timor Leste adalah sebuah kekhususan yang tidak ada di tempat lain.
“Kalau hal ini dikelola dengan baik maka akan membawa lompatan yang besar bagi NTT. Tantangan kita selanjutnya adalah bahwa rumusan batas darat kita sebagian besar sudah baik, sementara itu batas laut antara kita dengan Timor Leste dan juga Australia masih belum beres dan jelas. Perlu ada kesepakatan tiga negara untuk bahas ini,” kata Viktor Laiskodat.
Ia menerangkan, batas negara khususnya dengan Timor Leste hanya terkait batas politik dan kedaulatan, bukan batas budaya, sosial, ekonomi. Karena itu, yang perlu dibangun bukan hanya aspek politiknya tapi juga sosial budaya, ekonomi dan perdagangannya.
“Saya sudah usulkan ke pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Luar Negeri dan juga membicarakan dengan Timor Leste terkait upaya untuk membangun dan mengembangkan free trade zone atau zona perdagangan bebas. Karena konsep ini akan sangat membantu Indonesia dan Timor Leste,” katanya.
Zona bebas dagang itu, kata Viktor, pendekatan perbatasan tidak hanya pendekatan politik, hukum, keamanan dan pertahanan tapi juga pendekatan ekonomi dan kebudayaan. Konsep ini juga diyakini dapat meminimalisir kejahatan transnasional karena adanya regulasi yang dapat memudahkan pengawasan dalam zona itu.
“Saya yakin kalau ini dikembangkan dengan baik maka akan menumbuhkan kekuatan ekonomi baru di kawasan pasifik. Dengan free trade zone juga akan meminimalisir penyebaran virus seperti flu babi dan Covid-19, karena pergerakan barang dan orang dari Timor Leste dan Indonesia hanya sampai pada kawasan khusus ini sehingga mudah dipantau,” katanya.
Viktor menjelaskan, agar zona dagang bebas ini lebih optimal, maka peran NTT harus diperkuat. Sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan negara lain, harusnya pemerintah pusat membuat kebijakan agar semua transaksi perdagangan dengan Timor Leste harus lewat NTT.
“Ini akan membawa pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan. Terima kasih kepada presiden yang sudah membangun pos lintas batas dengan sangat megah. Desain membangun perekonomian perbatasan, bukan hanya membangun pasar, tapi lebih luas lagi itu free trade zone. Kalau bicara perbatasan harus dirumuskan dengan baik, bukan hanya politik, tapi juga sosial ekonomi, perdagangan, potensi perdagangan. Lembaga dan badan apa yang mengurusnya, dua negara bisa duduk bersama. Saya harap DPD RI juga perjuangkan hal ini,” pinta Viktor.
Konsep Viktor disambut baik para anggota DPD. Filep Wamafma misalnya, menyampaikan dukungannya agar peran Provinsi NTT lebih dioptimalkan untuk membangun hubungan sosial kultural, ekonomi dan perdagangan dengan Timor Leste.
“Kami ingin mendapatkan informasi, masukan referensi dari pemerintah daerah, Forkopimda dan akademisi berhubungan dengan kebijakan, pengelolaan, peran BNPB dan BNPD, keamanan di perbatasan, penyelesaian persoalan transnasional, pendekatan hukum dan pendekatan lainnya terkait perbatasan. Kami tentu sangat mengapresiasi dan mendukung pengembangan ekonomi perbatasan agar berkembang dengan baik,” jelas senator asal Papua tersebut.
(JP)
